Kendati program pengembangan nuklir Iran masih ditentang negara-negara besar, seperti AS, Perancis, dan Inggris, Pemerintah Indonesia justru menyatakan dukungannya terhadap Iran tersebut. Sebab, program tersebut dikembangkan untuk tujuan dan kepentingan damai serta kemanusiaan. Sikap setuju Indonesia terhadap Iran tersebut terungkap saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Seperti diinformasikan sebelumnya, Presiden Ahmadinejad memulai kunjungan kerja resmi selama empat hari di Indonesia. Mantan wali kota Teheran itu disambut Presiden SBY dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Ahmadinejad tiba di Istana Merdeka dengan kendaraan protokoler kenegaraan. Doktor perencanaan transportasi dari Institut Teknologi Teheran itu disambut Presiden SBY di tangga sisi barat Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, ia tampil bersahaja dengan setelan jas warna hitam dan kemeja putih.

Kedatangannya ke Istana, didampingi Menlu Manuchehr Mottaki serta Menteri Informasi dan Teknologi Mohamed Soleimani. Selanjutnya, SBY dan Ahmadinejad berbicara empat mata dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral di Ruang Kredential Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, SBY didampingi Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menlu Nur Hassan Wirajuda, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Menristek Kusmayanto Kadiman.

Sebelumnya, SBY menyatakan dukungan atas program nuklir Iran untuk tujuan damai. Presiden SBY menyebut kedua pemimpin juga membicarakan berbagai upaya untuk menyelesaikan krisis nuklir Iran secara damai dan adil lewat negosiasi dan diplomatik.

Hal itu dimaksudkan untuk menghindari konflik terbuka yang merugikan berbagai pihak. Termasuk, berimbas pada lonjakan harga minyak internasional. "Upaya itu tentu membutuhkan peran dan keterlibatan banyak negara dan banyak pihak di tingkat internasional," tutur SBY.

Sedangkan dalam keterangan persnya, Ahmadinejad menyebut tindakan sejumlah negara besar mempertanyakan pengembangan teknologi nuklir Iran sebagai kebohongan besar. Dia menegaskan, Iran akan mempertahankan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir demi kepentingan damai. Tindakan sejumlah negara besar tersebut, menurutnya, didasari motif utama untuk mendominasi dan mempertahankan eksklusivitas kemampuan teknologi pure cycle nuklir dan pengayaan uranium.

"Mereka ingin menguasai sepenuhnya teknologi nuklir dengan memanipulasi pengembangan iptek nuklir di negara lain. Padahal, memanfaatkan teknologi negara lain sangat mahal. Itulah alasan utama Iran mengembangkan teknologi nuklir," jelas Ahmadinejad.

Ditambahkannya, Iran tidak pernah melanggar hukum internasional melalui pengembangan teknologi nuklir. Bahkan, Iran amat kooperatif mengikuti program pengawasan pengembangan proliferasi nuklir secara ketat oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Menurutnya, sejauh ini sudah ada 2.000-an inspektur IAEA yang mengawasi fasilitas nuklir Iran. Laporan yang disampaikan IAEA juga tidak pernah menyinggung temuan pelanggaran (Iran) terhadap ketentuan IAEA.

Semua negara, ungkapnya, memiliki hak sama untuk memiliki, mengembangkan, dan menguasai kemampuan nuklir. "Rakyat Iran hanya memperjuangkan hak yang juga dimiliki (rakyat) Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia, dan Aljazair," terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, Indonesia mengusulkan pembentukan forum negosiasi tambahan dalam rangka mencari solusi krisis nuklir Iran. Keanggotaan forum ini harus diperluas dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Iran. Indonesia juga mengajukan diri untuk masuk menjadi salah satu anggotanya.

Bagaimana tanggapan Iran? Menurut Dino, Presiden Ahmadinejad menanggapi serius usul Presiden SBY tersebut. Namun, dia belum bersedia memberi penjelasan rinci soal bentuk forum negosiasi tambahan yang diusulkan SBY.

"Forum ini tetap berada di bawah koordinasi PBB. Karena situasi terakhir (yang semakin tegang), makin cepat terbentuk akan lebih baik. Kami siap terlibat di dalamnya," terang Dino.

Sejauh ini anggota Dewan Keamanan (DK) PBB sedang membahas rancangan resolusi di New York, AS. Resolusi itu akan mengharuskan Iran membekukan semua kegiatan pemrosesan ulang dan pengayaan uraniumnya. Rancangan resolusi diajukan Prancis dan Inggris kepada DK PBB.

Iran juga akan diharuskan menghentikan kegiatan pembuatan bahan bakar bagi reaktor nuklir dan potensi membuat bom atom. Jika tidak patuh pada resolusi tersebut, Iran mungkin akan menghadapi "langkah lebih lanjut".

Selain membicarakan upaya mengatasi krisis nuklir Iran, kedua pemimpin membahas peningkatan hubungan kerja sama perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata dan kebudayaan, serta energi.

Usai pertemuan bilateral, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama pertukaran budaya periode 2008-2010, pembangunan kilang minyak kapasitas 300 ribu barel per hari, asistensi pengembangan administrasi kepabeanan, serta kerja sama bidang informasi dan teknologi. Berikutnya, Ahmadinejad juga melakukan kunjungan pertemuan dengan Yusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan pejabat tinggi negara lainnya, seraya menjelaskan kembali rencana pengembangan nuklirnya.