Pemerintah India berhasil mengumpulkan US$100 miliar atau sekitar Rp1.300 triliun berkat penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun, Perdana Menteri Narendra Modi kesulitan untuk memutuskan untuk apa dana tersebut akan digunakan.

Dikutip dari CNBC, Rabu (05/10), pemerintah India selama bulan Juni hingga September 2016 mengirimkan notifikasi kepada sekitar 700.000 wajib pajak.

Notifikasi itu berisi ajakan untuk mendeklarasikan pendapatan dan aset mereka yang dianggap sebagai "uang hitam" dan membayar uang tebusan. Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji wajib pajak tidak akan diseret ke ranah hukum akibat dosa pajaknya.

Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Arun Jaitley mengumumkan program amnesti pajak itu berhasil menjaring 64.275 deklarasi dengan nilai US$9,8 miliar di atas target pemerintah sebesar US$7,5 miliar,

Sejak lama, India kesulitan mengumpulkan penerimaan pajak dari 1,2 miliar penduduknya karena beragam alasan. Misalnya, banyak warga India bekerja di sektor informal dengan upah yanh dibayar tunai.

Selain itu, ada pula isu birokrasi, inefisiensi, dan korupsi yang merajalela dan akhirnya menyulitkan pemerintah menarik penerimaan pajak. Hasilnya, hanya 1 persen dari populasi yang membayar pajak pada tahun fiskal 2012-2013.

Jaitley menyatakan, dana yang diperoleh dari program pengampunan pajak akan dialokasikan untuk program jaminan sosial. Akan tetapi, menurut ekonom Citi dalam keterangannya, ketegangan geopolitik di Kashmir saat ini dapat mendorong India mengalokasikan lebih banyak dana untuk pertahanan.

"Sebagian dana tambahan yang masuk dari Skema Deklarasi Pendapatan dapat mendukung alokasi anggaran pertahanan yang lebih besar pada tahun fiskal 2018," tulis ekonom Citi.