DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka sebagai pembohong. 

Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo itu telah menipu kader hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tidak maju pada Pilpres 2024. 

“Pada 2 Mei 2023 ketika kami melakukan kralifirkasi terhadap Mas Gibran apakah mau maju atau tidak sebagai cawapres lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komarudian Watubun (Ketu DPP PDIP Bidang Kehormatan) bahwa tidak akan berproses ke sana, karena lahir dan dibesarkan di PDIP dan kemudian tau 'bahwa Bapak saya tahun depan akan habis kalau saya tidak berlabuh ke PDIP saya kemana lagi' nah ini suatu kebohongan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Ada pun yang lebih parah lagi, kata Hasto, Gibran telah membohongi Megawati Soekarnoputri selaku pucuk pimpinan PDIP terkait pencalonannya sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023 lalu. 

“Kemudian ketika awal Agustus didalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah Ibu Megawati Soekarnoputri juga bertanya hal yang sama dan dijawab dihadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju,” kata dia dengan nada menyesal. 

Di sisi lain, Hasto juga menyoal pencalonan Gibran sebagai cawapres telah menerabas konstitusi. Menurutnya, Walikota Solo itu telah melakukan abuse of power lantaran memanfaatkan kekuasaan bapaknya yang masih menjabat Presiden RI dengan mengerahkan perangkat kekuasaan.   

“Nah kalau ini kemudian prosesnya berjalan normal, demokratis itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran, tapi inilah kemudian yang mendasari abuse of power dari penyelenggaraan kekuasaan negara, sumber-sumber daya negara, alat-alat negara. Inilah yang dipersoalkan oleh PDIP,” kata dia. 

Menurut Hasto, jika Gibran menjadi salah satu kader yang berkhianat kepada partai, masih bisa dianggap sebagai hal yang biasa karena masih menjadi bagian dari dinamika organisasi.

“Tetapi ketika berkhianat kepada konstitusi, pada demokrasi yang berkeadilan rakyat, apalagi nilai-nilai kejujuran seorang pemimpin itu pun dikorbankan, maka ini menjadi suatu persoalan yang sangat serius bagi kita sebagai bangsa,” pungkas Hasto.[]