Hari ini, Selasa (28/10), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggelar paripurna untuk membahas komisi dan alat-alat kelengkapan dewan (AKD). Sudah hampir 1 bulan sejak anggota DPR periode 2014-2019 dilantik, tapi AKD belum juga terbentuk.

“Besok (Rabu, 28 Oktober 2014) apa pun yang terjadi kami akan memilih pimpinan alat kelengkapan dewan," ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/10).

Hingga kini ada 5 fraksi yakni PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PPP yang belum menyerahkan daftar anggota komisi dan AKD.

Fahri menyebut, Fraksi PPP sudah memiliki daftar anggota komisi yang akan dibacakan pada saat Paripurna nanti siang pukul 14.00 WIB.

Dia pun yakin keempat fraksi yang lain juga akan segera menyusulkan sehingga pemilihan pimpinan komisi dapat segera dibahas.

Susunan AKD periode ini tak banyak berbeda dengan periode sebelumnya. Terdiri dari 11 komisi dengan bidang yang sama, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Penyusunan pimpinan komisi dan AKD menjadi “pertarungan” sengit antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). KIH memanfaatkan syarat bahwa harus lebih dari 5 fraksi yang menyerahkan susunan anggota komisi baru pemilihan pimpinan komisi dan AKD bisa dijalankan.

Syarat ini dipakai KIH untuk menekan KMP agar mau pemilihan pimpinan Komisi dapat dilakukan dengan musyawarah, dan mereka mendapatkan bagian.

Sementara KMP sepertinya enggan mengakomodir ide itu. Mereka bahkan telah menyiapkan paket pimpinan Komisi dan KIH sendiri, yang nantinya diadu dengan paket yang dimiliki KIH.