Meski semakin berhembus kencang kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal melakukan reshuffle terhadap kabinetnya, namun hingga hari ini Partai Golkar mengaku tidak tahu menahu tentang rencana tersebut.

Pasalnya, Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar belum pernah mendiskusikan tentang rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II kepada jajaran di bawahnya. Sehingga dalam posisi ini tidak ada persoalan prinsipil yang dibicarakan.

"Belum pernah ada acara itu. Tidak ada proses yang jalan tanpa diketahui sekjen," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/10).

Idrus mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seseorang dari kabinet adalah sepenuhnya hak preogratif presiden. Namuni sesuai dengan naskah pernyataan koalisi yang ditandatangani 15 Oktober 2010, ada ketentuan di mana jika menteri yang hendak diberhentikan merupakan representasi partai politik, Presiden akan membicarakan itu dulu dengan pimpinan partai.

Menurut Idrus, soal kesepakatan tadi itu yang hingga kini tidak pernah disampaikan oleh Ical kepada dirinya sebagai Sekjen Golkar. Sehingga hingga kini secara prinsip, tiga menteri dari kader Golkar yang berada di dalam kabinet tidak ada masalah berdasarkan evaluasi internal. Hal itu ditandai penilaian positif kepada partai.

Idrus menambahkan, kepentingan Partai Golkar adalah jaminan kepemimpinan KIB II dengan adanya kelangsungan partai itu sendiri. Meski demikian, koalisi tidak akan kurangi hak kritis partai.