Garuda Indonesia dikhawatirkan dikuasai pihak asing. Soalnya, pemerintah dinilai belum terbuka soal pedagangan saham BUMN penerbangan itu. Kementerian BUMN dan Garuda lebih memilih menawarkan sahamnya ke investor luar negeri.

Ekonom dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yanuar Rizky mengungkapkan hal itu, di Jakarta, Rabu (19/01).

Menurut Yanuar Rizky, wajar jika banyak kalangan mengkhawatirkan Garuda dikuasai asing. Pasalnya, pemerintah dan direksi Garuda pertama kali menawarkan saham yang akan dijual justru ke luar negeri.

Yanuar Rizky menyodorkan data, Senin, 17 Januari hingga 28 Januari 2010, pemerintah melakukan perjalanan ke sejumlah negara untuk menawarkan saham Garuda. Negara-negara tersebut Singapura, Malaysia, Hong Kong, Inggris dan Amerika.

Dari fakta itu, Yanuar Rizky mempertanyakan, kenapa tidak pernah mengupayakan ke pihak lokal. Karena itu, ia berpandangangan, dalam kasus itu, investor lokal ibaratnya jadi kayak anak tiri. "Kalau sekarang Garuda deal di Hong Kong, Singapura, Amerika, apanya yang publik.”

Jika pemerintah ingin menjual sebagian saham ke pihak swasta maupun asing, sebaiknya lebih terbuka menyampaikannya ke masyarakat . Ini penting, agar masyarakat tidak diberi harapan bisa memiliki saham Garuda. "Kalau maunya begitu ya private replacement, kenapa IPO. Harus konsisten. Ketika bicara public offering setiap orang harus diberi kesempatan sama."

Komisaris Garuda, Sahala Lumban Gaol tidak benar jika Garuda memberi prioritas utama ke pihak asing. Ia menegaskan pemerintah dan Direksi Garuda juga akan memberi kesempatan bagi peminat lokal. Menurut dia, upaya memobilisasi dana masyarakat Indonesia sedemikian agresifnya, masuk road show juga ke daerah-daerah.

Harga saham Garuda yang ditawarkan Rp700 hingga Rp1.100 per lembar. Pemerintah berharap dari proses IPO Garuda dapat menyerap Rp30 triliun. Rencananya, dana hasil penjualan saham itu digunakan untuk pengembangan armada.