Sejumlah tokoh politik anggota ‎Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Golkar, Abrizal Bakrie, Sabtu malam hingga Minggu (05/10) dini hari. Pertemuan ini membahas pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan digelar Senin (06/10) besok, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang baru diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Soal Perppu tadi juga dibahas. DPR akan menerima Perppu untuk kita pelajari seksama secara tuntas dan bersama-sama. Nanti kemudian fraksi akan memberikan pandangannya," ujar Juru Bicara KMP, Tantowi Yahya kepada pers, Minggu (05/10).

KMP melempar sinyal akan menerima Perppu yang dikeluarkan presiden. Jika KMP yang memiliki jumlah anggota di DPR lebih besar menerima Perppu itu, maka Pilkada langsung akan tetap bisa dijalankan, namun dengan beberapa perbaikan. "Jadi semua Parpol di KMP menerima Perppu, tapi kita bahas secara bersama-sama maupun fraksi per fraksi," terang Tantowi.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan, masih terbuka peluang bagi partainya untuk menduduki posisi pimpinan MPR.

"Dilihat juga lah nanti. Kalau memang peluangnya jadi pimpinan dalam hal ini ketua terbuka, tentu arahnya ke sana. Tapi jangan diartikan kami hanya ingin menjadi pimpinan atau ketua," ujar Akbar usai menjalankan solat Ied di kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (05/10).

Dikatakan Akbar, hingga kini belum ada nama fix yang akan diajukan Golkar untuk menjadi bagian paket pimpinan MPR. Nama tersebut baru akan diumumkan jelang pemilihan pimpinan MPR, Senin (06/10) besok. "Mengenai nama-nama itu masih belum. Saya pikir 1 sampai 2 hari ini. Tapi ya sudah semakin mengerucutlah," ujar Akbar.