PROYEK Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dianggap proyek balas budi, kata salah seorang kader PKS. Sebab, pemilik PIK 2 adalah oligarki yang berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Namun, karena IKN nyaris gagal, alias pepesan kosong, maka PIK 2 sebagai kompensasinya. PIK 2 dijadikan sebagai PSN (Proyek Strategi Nasional). Begitulah kira-kira alur cerita yang selama ini dipahami oleh publik.

Ketika PIK 2 distempel PSN, maka aset negara bisa dipakai. Ribuan tanah negara bisa diambil. Puluhan kilometer laut bisa dipagar. Semua seperti "milik gue".  

Pun tak ada ruang bagi rakyat untuk menolak jual tanah mereka untuk PIK 2. Sebab, ini proyek negara. Ini proyek nasional. PSN bro. Rakyat harus terima. Titik !

Masalah muncul ketika dalam pembebasan tanah PIK 2, harga "semau gue". Murahnya setengah mati. "Harga pasar Rp4 juta-Rp5 juta, dibeli cuma Rp50.000," kata Said Didu. 

Pemilik tanah berontak. Tapi bisa apa? Yang dihadapi adalah raksasa bisnis. Infonya, salah satu komisaris PIK 2 adalah seorang menteri. Siapa hayo?

Banyak pihak berteriak. Said Didu, mewakili rakyat yang "merasa dirampas tanahnya". Nama lengkapnya Muhammad Said Didu. Nama ini yang tertera dalam surat panggilan oleh polisi beberapa waktu lalu. Said Didu dituduh melakukan pencemaran nama baik. 

Pelapornya adalah seorang lurah. Kenapa lurah yang melaporkan? Bukannya seharusnya lurah melindungi warganya? Bukan malah melaporkan orang-orang yang memperjuangkan hak warganya. Itulah hebatnya lurah di Indonesia. Bukan semua lurah ya. Catat! Sebut saja oknum. Ini bahasa paling aman. Tapi, jumlah oknumnya banyak. Hehehe.

Seiring berjalannya waktu, Said Didu mendapat banyak dukungan. Para tokoh dan aktivis kumpul berada di belakang Said Didu. Semua sepakat: PIK 2 sebagai PSN harus diakhiri. The end.

Belakangan, dukungan juga muncul dari parpol. Semula Golkar. Lalu disusul PKS. Partai yang lain? Masih istikharah. "Jangan pakai nama partai", kata salah seorang ketum parpol yang saat ini jadi menterinya Prabowo. Anda tahu siapa dia? Cukup dicatat saja. Diinget sampai Pileg 2029 nanti.

Bukan hanya parpol. MUI juga minta PIK 2 sebagai PSN sebaiknya dibatalkan. Terjadinya intimidasi pada proyek ini membuat MUI gerah. Ini cara-cara yang tidak manusiawi.

Di tengah perlawanan masyarakat Tangerang, Banten, aktivis, para tokoh, parpol dan MUI terhadap PIK 2, muncul sejumlah agamawan yang mendukung PIK 2.

Ah, lu lagi... lu lagi...

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa