Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memahami dan menyadari banyaknya persoalan yang dihadapi pemerintah, sehingga upaya pemerintah seringkali tidak memperoleh apresiasi yang selayaknya, karena banyaknya masalah yang harus dihadapi secara simultan.

"Kita menyadari betapa Saudara Presiden serta jajarannya sejak awal telah dihadapkan kepada banyak persoalan," kata Ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita, dalam Sidang Paripurna Khusus DPD yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Rabu.

Ginanjar menyatakan selain mewarisi krisis ekonomi dari masa pemerintah yang lalu, yang sampai kini belum sepenuhnya dilalui, pada bulan-bulan pertamanya pemerintah yang baru ini harus menghadapi musibah besar, yaitu tsunami di Aceh dan sebagian Sumatera Utara.

"Belum lagi dampak dari tsunami itu dapat diatasi, negara kita telah dihadapkan pada berbagai bencana dan malapetaka di berbagai daerah, bahkan hingga saat ini," katanya.

Ginanjar menyebutkan adanya bencana alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Pantai Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, luapan lumpur panas di Jawa Timur, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan bencana alam di berbagai daerah lainnya.

[Ekonomi global]

Selain itu, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada perkembangan ekonomi global yang tidak menguntungkan, khususnya kenaikan harga minyak dunia serta berjangkitnya wabah flu burung yang berpotensi menjadi sebuah bencana besar jika tidak ditangani secara tepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus membangun sistem pengelolaan negara yang baik dan efisien dan sekaligus menghilangkan faktor-faktor yang menghalangi kemajuan, seperti korupsi dan ketidakefisienan birokrasi. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah belum sepenuhnya dapat berfungsi dalam sebuah sistem yang terbuka, demokrasi dan berdasarkan hukum.

"Maka dapatlah dimengerti bahwa upaya pemerintah seringkali tidak memperoleh apresiasi yang selayaknya karena demikian banyaknya masalah yang harus dihadapi secara simultan sehingga kemajuan-kemajuan yang ada itupun menjadi tidak tampak," kata Ginanjar.

Apalagi jika membandingkan keadaan ekonomi nasional dengan negara tetangga dan negara-negara yang juga diserang krisis ekonomi bersama dengan Indonesia, yang saat ini bukan saja telah pulih kembali ekonominya, bahkan sekarang telah tumbuh lebih maju dibanding sebelum krisis.

Namun Ginanjar mengemukakan meskipun DPD menyadari besarnya tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah, sebagai wakil rakyat, wajib bagi DPD menyampaikan pandangan kritis sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. Hal itu sesuai dengan fungsi utama DPD, yaitu menampung aspirasi masyarakat.