Status kewarganegaraan calon presiden Prabowo Subianto ramai diperbincangkan. Muncul isu, Prabowo berkewargaan ganda, Indonesia dan Yordania. Hal itu dibantah keras oleh Direktur Operasional Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Edi Prabowo. Isu tersebut dinilai sengaja digulirkan sebagai kampanye hitam.

“Itu tidak benar, berita bohong. Saya saksinya, yang menemani Pak Prabowo lebih dari 2 tahun di Yordania. Tidak pernah ada pengajuan kewarganegaraan dari Pak Prabowo," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo dalam keterangan pers di kantor DPD Partai Gerindra Kaltim, Samarinda, Jumat (23/05).

Mengacu pada pemberitaan media internasional, ada 2 versi soal status kewarganegaraan Prabowo. Dalam berita yang dimuat Associated Press (AP) pada 22 Desember 1998, Prabowo disebut mengajukan kewarganegaraan Yordania dan diterima.

Sementara berita yang dimuat oleh AFP keesokan harinya, menyebutkan hal berbeda. Dalam berita AFP, yang mengutip wawancara Prabowo dengan koran lokal Indonesia, ada pernyataan Prabowo menolak tawaran kewarganegaraan dari Yordania. Prabowo mengaku ditawari, namun dia terpaksa menolak karena Indonesia tak mengenal kewarganegaraan ganda bagi warganya.

Edhy Prabowo menepis berita AP dan membenarkan yang dimuat AFP. “Pak Prabowo dan Pangeran Abdullah yang sekarang ini Raja Abdullah adalah 2 orang yang bersahabat. Pak Prabowo memang pernah ditawari menjadi warga negara Jordania. Tapi Pak Prabowo menolaknya karena di Indonesia, di negara kita, tidak mengenal ada warga berstatus kewarganegaraan ganda. Jadi, isu bahwa Prabowo juga kewarganegaraan Yordania itu tidak benar," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Idrus Marham menambahkan, isu Prabowo berkewarganegaraan ganda adalah intrik politik. “Itu fitnah dan intrik politik. Ketidakbenaran itu adalah fakta yang harus disampaikan kepada masyarakat luas. Justru cara-cara intrik itu menghancurkan harapan masyarakat dan masa depan bangsa," tegas Idrus.