Polres Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.626 personel gabungan untuk mengamankan demo Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024) siang ini.

"Hari ini kami siap mengamankan warga menyampaikan pendapat, kami turunkan 1.626 personel yang nantinya akan dibagi di beberapa titik pengamanan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo mengatakan, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Jika diperlukan maka akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. 

"Kami imbau masyarakat yang akan melintas kawasan Monas agar mencari jalan alternatif," kata Susatyo.

Susatyo memastikan seluruh personel yang bertugas tidak membawa senjata api.

"Seluruh personel tidak ada yang membawa senjata api. Tidak ada gerakan lain, perintah dan kendali ada pada saya sebagai Kapamwil. Selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, melayani dan humanis," kata Susatyo.

Aksi demo ini buruh menuntut beberapa hal, seperti penolakkan PP Tapera, tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT), tolak KRIS BPJS Kesehatan, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan meminta pemerintah menghapus outsourcing tolak upah murah.

Polisi juga menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat atau ke arah Istana Negara. 

Ruas jalan ditutup di sekitar Patung Kuda, menggunakan penghalang beton dan kawat berduri. Akses jalan sebaliknya yakni dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan MH Thamrin masih dibuka.

Sejumlah aparat kepolisian terlihat telah berada di sekitar Patung Kuda untuk mengarahkan kendaraan yang melintas.

Aksi dipimpin Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal. 

"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," kata Said Iqbal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno mengaku belum mengetahui rencana demo ribuan buruh yang menolak kebijakan Tapera di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

"Belum, belum," ujar Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Kamis (6/6/2024).

Pratikno juga mengaku belum mengetahui apakah pihak atau perwakilan Istana akan menemui massa buruh. Pratikno akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Tapera. Yakni di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PUPR.

"Jangan sampai kami tidak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait," kata Pratikno.[]