Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Basuki Hadimuljono, mengakui program ini terkesan tergesa-gesa.

“Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” kata Basuki kepada awak media di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Dalam kesempatan itu, Basuki mengungkapkan besaran APBN untuk subsudi keperluan perumahan rakyat.

“Harus kita ketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp105 triliun dikucurkan untuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp50 triliun,” jelas Basuki  yang juga baru saja diangkat menjadi Plt Ketua Otoritas Ibukota Nusantara (IKN). 

Basuki memahami ketika keluar wacana Tapera ini, pihaknya selalu menjadi sasaran tembak dari publik. Banyak yang beranggapan kebijakan ini tidak tepat dan mencekik pengusaha serta pekerja.

“Jadi effort-nya dengan kemarahan ini, saya pikir, saya nyesel betul, saya enggak legowo lah,” kata Basuki.

Basuki akan mempertimbangkan masukan DPR untuk menunda kebijakan ini.

“Jadi kalau ada usulan apalagi DPR, Ketua MPR untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kami akan ikut,” pungkas Basuki. []