Perserikatan Bangsa Bangsa mengundang perwakilan parlemen perempuan dari Indonesia untuk memberikan sumbangsih pikiran, soal persamaan gender. Persamaan Gender tersebut menjadi topik utama dalam Simposium Tingkat Tinggi Development Cooperation Forum 2010 di Helsinki, Finlandia, yang diadakan Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial PBB 3-4 Juni ini.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf menjadi wakil Indonesia dalam simposium tersebut. Nurhayati yang juga menjabat Wakil Presiden I Komite Parlemen Perempuan Inter-Parliamentary Union (IPU) menyampaikan beberapa hal terkait persamaan gender di Indonesia.

Simposium Tingkat Tinggi itu, mengetengahkan topik "Coherent Development Cooperation: Maximizing Impact in a Changing Environment". Nurhayati ambil bagian dalam subtopik "The impact of development cooperation in reaching the MDGs on gender equality: Challenge and Solutions".

"Menjadi suatu kebanggaan, diundang untuk ikut memberikan kontribusi dalam realisasi kebijakan persamaan gender di Indonesia. Ini menjadi salah satu bukti, bahwa perkembangan gender di Indonesia diakui kemajuannya oleh dunia internasional," ucap Nurhayati.

Selain Nurhayati, juga akan berbicara tokoh wanita internasional seperti Direktur Deputi Eksekutif United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) Joanne Sandler, Direktur Kerja Sama Pembangunan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Jon Lomoy. Mereka akan menyampaikan paparannya terkait tantangan dan solusi soal perkembangan gender. "Saya akan menyampaikan beberapa praktik yang telah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender," tutur Nurhayati.

Di Indonesia, sejumlah praktik antisipasi kesenjangan gender telah dilakukan untuk memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam membangun bangsa. Di bidang politik, peran perempuan di DPR mengalami peningkatan signifikan dengan adanya kuota keterwakilan perempuan di tiap partai politik sebesar 30 persen. Jumlah perempuan yang duduk di parlemen periode 2009-2014 meningkat menjadi 18 persen dari 560 anggota DPR.

Terkait dengan anggaran, pada tahun ini, Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas telah membuat proyek percontohan untuk tujuh kementerian yang berkaitan dengan gender. Proyek ini berupaya menciptakan format anggaran yang responsif gender untuk mengatasi ketimpangan tersebut.