Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meluncurkan pelayanan Sistem Integrasi Layanan Kependudukan atau yang disebut" Si Dukun 3 in 1". Sistem ini mengintegrasikan dokumen kependudukan dari 3 instansi sekaligus, yakni Disdukcapil, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan pada satu loket pelayanan persalinan di rumah sakit.

“Kita meluncurkan sistem berintegrasi dokumen kependudukan 3 in 1. Kita luncurkan di RSIA Budi Kemuliaan, program ini sendiri adalah salah satu komitmen kita untuk memudahkan bagi warga Jakarta dalam mendapatkan hak-haknya," kata Anies di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (02/02).

Dengan program ini, setiap anak yang baru lahir di Jakarta, langsung mendapatkan 6 dokumen kependudukan. Dokumen tersebut adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga yang sudah update dan akte kelahiran serta kartu identitas anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Anies mengatakan program ini untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik terutama hak anak dan peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. “Dan catatan kependudukan adalah salah satu dasar paling penting, agar bisa menunaikan kewajiban kita," kata Anies.

Semua pencatatan itu diintegrasikan dengan BPJS, sehingga bayi yang sudah memiliki identitas langsung mendapat kepesertaan BPJS Kesehatan. "Dan tidak kalah penting ini diintegrasikan dengan BPJS, sehingga bayi tersebut sudah mendapatkan identitas kepesertaan BPJS Kesehatan," kata Anies.

Saat ini, layanan Si Dukun 3 in 1 sudah beroperasi di 10 rumah sakit di Jakarta. Dengan tiga rumah sakit yang menjadi percontohan yakni RSIA Budi Kemuliaan, RSUP Fatmawati dan RSUD Tanjung Priok.

"Ini kita lakukan buat 100 persen anak - anak di Jakarta memiliki seluruh dokumen kependudukan dengan lengkap dan baik. Dengan cara seperti ini mudah - mudahan pelayanan kita kepada warga menjadi lebih baik," kata Anies.

Anies mengharapkan kerjasama dengan seluruh rumah sakit untuk memberikan fasilitas sebaik itu tempat, personalia agar tim dari Dukcapil bisa bekerja untuk menjalankan program ini.

"Saya sampaikan kepada tim Dukcapil bahwa prosesnya dibuat efisien, dibuat efektif tapi membutuhkan kolaborasi. Untuk semua rumah sakit Pemprov sudah bisa kita laksanakan," kata Anies.