Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah mengantongi nama-nama merekea yang menyusupkan “anggaran siluman” ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Selain anggota DPRD DKI Jakarta, Ahok menyebut, ada pegawai negeri sipil (PNS) pemprov DKI yang terlibat.

Ahok menyebut, salah satu bukti keterlibatan oknum PNS DKI adalah, dengan masih lolosnya pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) dalam anggaran tahun 2015. “Kami sudah tahu. Makanya aku staf-in semua," ujar Ahok kepada pers di Balaikota, Jakarta, Senin (16/03).

Ahok mengatakan, oknum SKPD berperan memasukkan usulan oknum DPRD ke dalam anggaran. Ia menyebut,, permainan anggaran ini tak hanya terjadi pada 2015 tapi juga pada APBD di tahun-tahun sebelumnya.

“Ada pejabat eselon IV, eselon III, dan pejabat eselon II juga mungkin terlibat, kami langsung stafkan. Aku sudah selidiki, ini mah sudah gampang mainnya. Pakai e-budgeting, siapa yang ngetik siapa yang masukin, kami cari," ujar Ahok.

Ahok membandingkan dengan kasus hilangnya rencana pengadaan truk sampah pada APBD tahun lalu. "Kalau dulu truk sampah hilang, semua (SKPD dan DPRD) enggak ada yang mau ngaku. Sekarang enggak bisa lagi bilang enggak tahu, sudah ketahuan," pungkas dia.