Dukungan untuk TNI datang dari dewan. Komisi I DPR sepakat menambah anggaran peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Rp50 triliun. Penambahan akan dipenuhi dari APBN dan APBN-P yang sumber pembiayaannya dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan luar negeri.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengemukakan hal itu di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/10).

Dalam Rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan TNI itu disepakati untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista rencana strategis (Renstra) Tahap I (2011-2014) total Rp150 triliun.

Pada tahun anggaran 2011 alokasi dana untuk modernisasi alutista mendapatkan tambahan dari dana optimalisasi Rp2 triliun. Tambahan selanjutnya Rp9 triliun ditambahkan dalam APBN-P 2011.

"Untuk memastikan realisasi anggaran modernisasi alutsista berjalan efektif, Komisi I dan pemerintah sepakat menggunakan pola tahun jamak, dimulai dari APBN 2011," ujarnya.

Sementara itu, proses pengadaan dilakukan melalui kontrak induk dengan pembayaran secara bertahap serta disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional.

"Jadi, sisa anggaran kekurangan itu nanti diberikan bertahap sampai 2014 dan dibahas antara pemerintah bersama Badan Anggaran DPR," kata Mahfudz.

Seiring komitmen kebijakan untuk memenuhi minimun essential force (MEF) tahap I tahun 2011-2014, Komisi I DPR mendesak Kemhan/TNI, Mabes TNI bersama-sama melakukan akselerasi. Terutama dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.