Setelah sempat tertunda selama beberapa jam, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas komisi dan alat kelengkapan dewan akhirnya dimulai, Selasa (28/10). Rapat berlangsung panas, dan langsung dibanjiri interupsi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pemicu masalahnya.

Banjir interupsi soal posisi fraksi PPP muncul berawal ketika anggota Fraksi PPP Anwar Idris, mengklaim PPP yang dipimpin Ketua Umum Romahurmuzy telah mendapat pengakuan sah dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Surat dari Kemenkumham ini bahwa hanya ada 1 kepengurusan yang sah yaitu kepengurusan PPP dipimpin Romahurmuziy," ujar Anwar dalam Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10).

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar tidak ketinggalan melontarkan interupsi. Dia berpendapat seharusnya pimpinan dewan bisa memediasi persoalan internal PPP yang terbagi 2 kubu antara Suryadharma Ali dengan Romahurmuzy.

“Mana yang sah sebagai pimpinan dewan, panggil dong, ada apa dengan PPP? Etika pimpinan harus memanggil itu. Undang SDA, undang Romi. Saya tidak mau satu kelompok mengambil manfaat dari partai kami. Parpol yang diakui dari kami adalah kami," ujar Hasrul yang juga Wakil Ketua Umum PPP itu.

Merespon pernyataan fraksi PPP, anggota fraksi lain ikut-ikutan. Misalnya, anggota fraksi dari PDIP Hendrawan Supratikno yang menyebut pimpinan DPR bodoh karena mengakui susunan nama untuk alat kelengkapan dewan dari fraksi versi Suryadharma Ali.

“Pimpinan ceroboh maaf saya harus ngomong bodoh. Cari solusi yang akomodatif, tarik menarik. Tolong pimpinan hadir dengan jitu, karena kalau tidak DPR akan hegemoni. Padahal tugas-tugas kita, asas proporsional, kita bisa meneruskan," ujar dia.

Rapat Paripurna ini rencananya akan meminta anggota dari Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura untuk menyerahkan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Dengan demikian, komisi dan alat kelengkapan dewan segera bisa dibentuk.