Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Lalu Mara mengingatkan, Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) agar tidak melupakan kesepakatan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Sebab kesepakatan itu diambil dihadapan JK beberapa waktu lalu.

"Seharusnya semua pihak termasuk Pak JK berpegang pada kesepakatan tersebht. Apalagi kesepakatan itu difasilitasi oleh Pak JK, dan jadi aneh Pak JK menabrak kesepakatan tersebut dengan menerima sebagai ketua transisi," kata Lalu, Senin (18/01).

Lalu menjealskan, dalam pertemuan di rumah dinas JK beberapa waktu lalu, ada tiga kesepakatan yang diambil antara Aburizal dan Agung. Pertama, semua pihak menghormati proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap. Kedua, pihak yang menjadi pemenang merangkul yang kalah dan kepengurusan melibatkan pihak-pihak yang berselisih. Ketiga, tidak ada pendirian partai politik baru.

Lalu mengatakan, Mahkamah Agung (MA) juga telah memerintahkan Menkumhan untuk mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta. SK tersebut telah dicabut pada akhir Desember 2015.

Di sisi lain, PN Jakarta Utara memutuskan Munas Bali sah dan keputusan tersebut diperkuat oleh PT DKI Jakarta. Selanjutnya Agung Laksono melakukan kasasi ke MA.

"Seharusnya Pak JK dan tokoh senior lainnya berpegang pada kesepakatan tersebut," kata Lalu.

Lebih jauh, Lalu berharap, MA segera memberikan putusan atas kasasi yang diajukan Agung. Hal itu untuk menghindari adanya tudingan bahwa pemerintah melakukan intervensi atas konflik internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, dirinya dan pengusus Partai Golkar pimpinannya tidak gentar dengan manuver Mahkamah Partai pimpinan Muladi. Hal ini disampaikan oleh Aburizal Bakrie saat acara Musyawarah Besar Luar Biasa Kosgoro 1957 di Denpasar, Sabtu (16/1/2016).

"Saya akan terus berjuang. Saya tidak merasa gentar sedikit pun, meskipun nama-nama besar dimasukkan di situ. Saya akan berjuang dengan Saudara-saudara," kata Aburizal Bakrie.