Pelibatan TNI dalam tugas kepolisian ditujukan untuk mengantisipasi tiga kegiatan besar pada 2018 ini. Polisi tak boleh terlalu yakin atas kemampuan mereka dalam menghadapi kegiatan penting itu.

“Tak mungkin Polri mampu, harus didukung TNI,” kata Wakapolri Komjen Syafruddin di Jakarta, Minggu (04/02).

Menurut Syafruddin, tiga acara besar pada tahun ini yakni, pilkada serentak di 171 provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah itu, Polri harus menjamin keamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, mulai 8 Agustus 2018. Acara ketiga adalah pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang. “Pemimpin-pemimpin dunia akan hadir. Jadi, tanggung jawab Polri dan TNI harus seimbang,” kata Syafruddin.

Sebelumnya, Nota kesepahaman TNI-Polri ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di sela rapat pimpinan di Markas Besar TNI, 23 Januari lalu.

Kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun. Isinya, TNI bersedia memberikan bantuan personel kepada kepolisian untuk pengamanan unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, dan konflik sosial.

Menurut Syafruddin, nota kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang pernah diteken oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada Januari 2013 lalu.

Hadi Tjahjanto mengatakan tahun politik pada 2018 dan 2019 rentan memunculkan konflik horizontal. Dia menilai konflik horizontal tak hanya mengancam pelaksanaan pilkada dan pemilihan umum, tapi juga kebinekaan masyarakat.

Hadi menjamin semua anggota militer memiliki integritas dan netralitas yang kuat dalam melaksanakan tugas. Dia mengklaim akan bersikap tegas dengan melarang anggota militer terlibat dalam politik praktis. “Soliditas TNI-polisi adalah harga mati,” kata Hadi.