Berubah-ubah. Agaknya visi misi calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla belum dipersiapkan matang ketika diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Soalnya, belum lama diserahkan, visi dan misi itu kini akan direvisi karena khawatir salah tafsir.

Revisi itu terkait pernyataan pasangan ini dalam visi misinya, yang akan menempatkan Polri di bawah sebuah Kementerian Negara jika nanti mereka memimpin pemerintahan. Rencana tersebut, menjadi perbincangan publik. Efektif atau tidak hal itu untuk memperbaiki Polri, menjadi pertanyaan.

Soal itu kemudian diklarifikasi Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. Ia berdalih, visi misi yang disetor ke KPU tersebut sebenarnya tidak bermaksud menempatkan Polri di bawah Kementerian. Namun, Polri diperkuat agar dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban, dan memberi rasa aman.

“Dalam perspektif kami itu, ada gagasan ke depan secara bertahap akan ada Kementerian Negara Kepolisian RI," terang Hasto kepada pers, Jumat (23/05). Ide tersebut kemudian dituangkan dalam visi misi Jokowi-JK.

Namun setelah dilakukan sinkronisasi, tim sukses Jokowi-JK akan merevisi poin tentang gagasan membentuk Kementerian Kepolisian itu. Apalagi, nomenklatur Kementerian Kepolisian tersebut belum dikenal dalam perundang-undangan saat ini.

Sehingga untuk mewujudkan gagasan tersebut tentu harus dilakukan dengan mengubah Undang-undang tentang Kementerian Negara. “Kami tidak ingin menjadi pengusung capres yang belum apa-apa sudah akan mengubah Undang-undang," ujar dia, meski mengakui visi dan misi tersebut mereka sendiri yang merancangnya.

Hasto coba menjelaskan poin dalam visi misi itu yang berbunyi, “Hal itu dilakukan dengan menempatkan Polri dalam Kementerian Negara yang proses perubahannya dilakukan secara bertahap”.

Jika diartikan secara harfiah, sangat jelas bahwa duet Jokowi-JK akan menempatkan Polri menjadi bagian dari sebuah kementerian negara. Tapi, Hasto meluruskannya. Kata “dalam” di poin tersebut , ujar dia, tidak bermaksud menempatkan Polri di bawah Kementerian Negara.

Makanya, untuk menghindari salah tafsir, tim Jokowi-JK akan melakukan sinkronisasi lagi visi misi pasangan yang diusung oleh PDIP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura itu.