Desakan banyak pihak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan untuk mempercepat penyelesaian kasus Gayus Halomoan Tambunan direspon. Presiden akan mengeluarkan instruksi khusus terkait penanganan kasus itu. Instruksi itu akan disampaikan kepada penegak hukum dan instansi terkait usai rapat membahas kasus Gayus.

Presiden berjanji akan memastikan semua simpul perangkat hukum bekerja dengan baik agar kasus korupsi multidimensi tersebut bisa dituntaskan. “Di akhir sidang kabinet akan mengeluarkan instruksi khusus utamanya pada penegak hukum yang di bawah koordinasi tanggung jawab saya," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/01).

Sebagai kepala negara, Presiden ingin agar penuntasan kasus Gayus bisa berhasil dilakukan. Presiden mendengar suara masyarakat agar melakukan intervensi hukum terkait kasus Gayus tersebut.

Ia menegaskan, meskipun sebagai Presiden dirinya mengetahui adanya kedaulatan hukum, yakni pada proses penegakan hukum, tetapi dalam upaya pemberantasan korupsi, dirinya berjanji akan masuk.

"Meskipun saya tahu ada kedaulatan hukum yang saya hormati, ada proses penegakan hukum, wewenang dari penyelidik, penyidik, hakim, pembela dan penuntut umum. Tetapi dalam upaya pemberantasan korupsi ini, saya akan tetap involve, akan masuk untuk memastikan semua simpul lembaga bekerja benar, dengan efektif dan tentunya sunguh-sungguh."

Ditegaskan SBY, upaya semacam itu sudah dilakukannya seperti pada kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. "Ketika terjadi silang pendapat yang sangat luas, di masyarakat luas terkait Bibit-Chandra, saya ikut masuk untuk cari solusi yang baik, untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Presiden.

Presiden menegaskan, dirinya sadar akan batas-batas kewenangannya. "Saya tahu batasnya kapan harus menghormati kedaulatan hukum, kapan menganani secara langsung untuk tujuan yang baik. Demi berhasilnya penegakan hukum selama ini, terutama pemberantasan korupsi," ujar dia.

Dalam pandangan Presiden, kasus Gayus ini sudah merupakan kasus yang menyentuh berbagai bidang. Presiden menyebutkan, selain terkait dengan mafia perpajakan, juga menyentuh kejahatan di bidang keimigrasian, termasuk keterlibatan oknum penegak hukum itu sendiri dalam kasus tersebut. “Ini mesti mendapatkan atensi dan penegakan yang sangat serius.”

Presiden meminta, kasus yang menjadi sorotan masyarakat tersebut, dijelaskan secara tuntas dan cukup kepada publik. “Masyarakat juga manganggap masalah yang serius, dan nampaknya mereka juga belum mendapatkan cukup penjelesan. Penjelasan yang efefktif dan bagus.”

Penjelasan tersebut, sambung Presiden, berupa langkah-langkah penegakan hukum yang telah, sedang akan dilakukan penegakan hukum. "Sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan apa yang dilakukan penegak hukum."

Presiden juga menjelaskan, meskipun ada sejumlah prestasi dalam penegakan hukum, yakni dalam pemberantasan narkoba dan terorisme. Namun, ujar Presiden, dalam pemberantasan korupsi masih ada masalah yang mendasar, termasuk keeterlibatan oknum penegak hukum itu sendiri.

“Ini yang membuat permasalahan makin melebar dan serius. Untuk itu tidak ada solusi lain, kecuali mengintensifkan penegakan hukum.”

Dalam rapat terbatas, Presiden akan mendapatkan pemaparan dari Menkopolhukam, Jaksa Agung, Kapolri dan Menkuham, termasuk juga dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, serta kepala Pusat Pelaporan Analisa transaksi Keuangan (PPATK). “Nanti akan ada penjelasan, apa yang telah dicapai dan belum dicapai, dan bagaimana mengatasi hambatan itu,” ujar dia.