Kekhawatiran atas kemungkinan TNI kembali berpolitik praktis atau diperebutkan partai-partai politik jika prajurit TNI diberi hak pilih adalah hal yang tak perlu terjadi. Akan terlalu berisiko bagi TNI jika di tengah kondisi politik dan keterbukaan pascareformasi, mereka kembali mengulang peran mereka seperti di masa Orde Baru Hal itu diungkapkan pengamat politik dari {Centre for Strategic and International Studies} (CSIS), J Kristiadi.

"Memang masih banyak yang khawatir dan trauma pada masa lalu. TNI tak akan mau mempertaruhkan kredibilitas mereka untuk hal yang memang sudah tak diperlukan," ujar Kristiadi.

Kristiadi menilai jumlah suara prajurit TNI dan keluarga mereka tidak signifikan untuk bisa menentukan proses pemilu. Apalagi mekanisme kontrol juga sudah tinggi di kalangan internal TNI. "Jadi saya yakin pada pemilu dan pilpres tahun 2009 prajurit TNI sudah siap," katanya.

Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo juga optimistis prajurit TNI akan siap untuk mendapatkan kembali hak pilih mereka. Namun, Agus tetap menekankan pentingnya aturan yang jelas. "Jangan sampai ada pemikiran di kalangan parpol untuk memperebutkan TNI dan memanfaatkan dalam politik praktis," ujarnya.

Walau sejumlah suara mendukung keikutsertaan TNI di pemilu mendatang, namun, Juwono Sudarsono mengatakan, pihaknya belum memutuskan dan masih mengkaji kembali soal kesiapan TNI untuk ikut dalam proses Pemilu 2009.