Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menemui Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/07). Keduanya menyampaikan keberatan atas rencana penerapan sekolah 5 hari yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kami menyampaikan salam dari kyai pesantren seluruh Indonesia yang semuanya menolak sekolah 5 hari," kata Said di Istana Presiden, Jakarta, usai pertemuan dengan Jokowi.

Dengan sekolah lima hari, maka jam belajar akan ditambah hingga mencapai 8 jam per harinya. Said menegaskan bahwa hal tersebut akan mengganggu kegiatan pengajian dan ilmu agama di madrasah yang dimulai selepas shalat dzuhur atau pukul 12.00 WIB.

“Itu akan menggusur sekolah agama dan madrasah-madrasah yang jumlahnya 6.000-7.000 di seluruh Indonesia milik NU yang dibangun masyarakat," ucap Aqil.

Dikatkaan Said, Presiden memahami betul keberatan yang disampaikan. Presiden, kata Aqil, berjanji akan mempercepat pembentukan peraturan presiden yang akan menggugurkan peraturan menteri pendidikan nomor 23 Tahun 2017.

Selama Perpres belum terbit, permen yang ditandatangani Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy itu juga tidak akan diberlakukan. "Saya kira nanti Perpres yang akan membatalkan permen itu," ujar Said.

Lebih jauh Aqil mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila sekolah 5 hari diterapkan secara opsional seperti sekarang ini. Artinya, sekolah bisa memberlakukan sistem tersebut apabila memang menginginkannya, namun tidak dipaksakan dalam bentuk aturan.

“Tidak usah diformalkan ada peraturan karena efeknya bisa panjang. Ulama-ulama akan tersinggung dan marah lah kalo full day school dipaksakan," ujar Aqil.

Said Aqil menambahkan, tujuan lain kedatangan mereka kesini adalah untuk mengundang Presiden hadir dalam majelis dzikir yang akan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 13 Juli besok.