Pakar kelautan Institut Pertanian Bogor, Profesor Tridoyo Kusumastanto menilai kebijakan yang mengatur tata ruang dan wilayah darat dan laut selama ini cenderung tidak sinkron.

Seharusnya pengaturan tata ruang antara darat dan laut saling terintegrasi, terkoordinasi, dan tidak terpisah. Kebijakan yang mengatur tata ruang darat dan laut saling memengaruhi. Jika tidak terkoordinasi, akan menyebabkan dampak-dampak merugikan, seperti abrasi, penurunan muka tanah, dan sebagainya.

“Selama ini pemerintah daerah cenderung menerapkan kebijakan berbeda terkait tata ruang darat dan laut, misalnya terkait manajemen air dari hulu ke hilir atau daerah aliran sungai (DAS)," kata Tridoyo usai penyelenggaraan "Indonesian Delta Forum" di Semarang, kemarin.

Kebijakan manajemen air di hulu tentunya berkaitan dengan dampak-dampak yang diakibatkan di wilayah hilir. Karena itu segala pertimbangan harus dilakukan sebelum memulai pembangunan.

Tridoyo menyebut contoh kecil, kebijakan di DAS mengatur pengembangan budi daya mutiara atau kerang. Namun pemerintah daerah justru menyetujui pembangunan pabrik logam di daerah hulu. “Ini kan tidak sinkron," kata Tridoyo yang juga Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB.

Selain itu, kebijakan tata ruang wilayah delta kawasan pesisir sering tak mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara daya dukung lingkungan, jumlah penduduk, dan aktivitas ekonomi. Akibatnya, terjadi kerusakan akibat tidak sebandingnya antara daya dukung lingkungan dan pengembangan di kawasan itu

Pakar kelautan Universitas Diponegoro Prof Ambariyanto mengungkapkan hal senada. Menurut dia, pengembangan wilayah delta selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak mengatasi permasalahan secara optimal.

Ada yang hanya fokus mengembangkan ekosistem mangrove, ada yang fokus pada upaya lain. Semuanya berjalan sendiri-sendiri sehingga belum ada pemikiran terkait kawasan delta secara menyeluruh.

Padahal hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan di kawasan delta, seperti abrasi, penurunan muka tanah, dan sebagainya. Termasuk dampak dari terjadinya perubahan iklim. Indonesia memiliki banyak kawasan delta yang terus berkembang, seperti Kota Semarang dan Jakarta.

“Kalau tidak ada kesepahaman, berbagai permasalahan akan muncul dan meluas," kata Ambariyanto.

Kegiatan "Indonesian Delta Forum" diprakarsai Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Universitas Diponegoro (Undip) dan sejumlah lembaga terkait.

"Kegiatan ini merupakan upaya mempertemukan kalangan ilmuwan, birokrasi, dan swasta terkait berbagai permasalahan di di kawasan delta dan sebagai persiapan penyelenggaraan`Indonesian Delta Summit 2011," kata Ambariyanto.