#Ormas Keagamaan

business

Basis Pesantren dan Pendidikan Tak Cukup Untuk Kelola Tambang

PP No 25 tahun 2024 yang menjadi payung hukum izin menambang bagi ormas disambut baik oleh ormas keagamaan. Setelah Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PBNU), lalu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan…

  Nita Nawangwulan   |      15 Oktr 2024 | Selengkapnya
business

Tolak Kelola Tambang, HKBP Justru Cegah Lingkungan Rusak

Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dengan tegas menolak untuk mengelola tambang yang ditawarkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

  A Perdian   |      11 Jun 2024 | Selengkapnya
business

Muhammadiyah Nilai Kebijakan Jokowi Langgar UU Minerba

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pemberian izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola konsesi pertambangan melanggar Undang-undang Pertambangan…

  A Amri   |      6 Jun 2024 | Selengkapnya
business

KWI Tegas Tolak Kelola Tambang dari Jokowi

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan tidak berminat mengelola tambang yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada ormas keagamaan.

  A Perdian   |      6 Jun 2024 | Selengkapnya
business

Din Syamsuddin Tolak Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan

Din Syamsuddin Tolak Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan

  A Amri   |      5 Jun 2024 | Selengkapnya