Sejumlah kepala daerah yang ikut turun ke jalan menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan gangguan bagi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai pimpinan daerah, seharusnya mendukung kebijakan program yang diambil pemerintah pusat. Sikap menentang itu menyalahi etika pemerintah.

Setidaknya demikian pendapat yang dikemukakan oleh peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, Selasa (27/03). “Demo Wakil Walikota ini jangan ditiru. Jangan sampai dalam posisi menjabat kepala daerah malah melakukan perlawanan atas kebijakan yang diambil pemerintah pusat," ujar dia, Selasa (27/03).

Siti mengatakan, aksi demo yang diikuti wakil walikota Solo dan Surabaya ini telah melanggar etika pemerintahan. Semestinya, penolakan atas rencana kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat dilakukan dengan cara lain seperti menyampaikan langsung kajian penolakan kepada gubernur yang memegang komando pemerintahan provinsi.

“Lewat demo sangat tidak pas, karena menyalahi etika. Kalau dia tidak setuju, dia bisa bawa secara administrasi. Jangan sampai ada pembelajaran salah mengenai pola pimpinan daerah dengan memberi contoh yang tidak baik," ujar Siti.

Tentang peringatan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bagi Siti itu sebagai sebuah sanksi awal agar kepala daerah tetap berada di garis kebijakan pemerintah. “Apa yang disampaikan Mendagri itu tentang etika pemerintahan karena tidak layak Wakil Walikota berdemo," ujar dia.