Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono, membantah melakukan kampanye hitam terhadap salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Ia menyatakan, isi dari tabloid tersebut adalah fakta dan merupakan karya jurnalistik biasa.

"Isi tabloid ini adalah fakta dan sebuah karya jurnalistik biasa. Harusnya mereka yang menuduh saya melakukan kampanye hitam mengklarifikasi isi Tabloid Obor Rakyat. Misalnya kenapa Jokowi disebut capres boneka dan ingkar janji kepada warga Jakarta,” ujar Setiyardi dalam acara diskusi “Hitam Putih Kampanye,” di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/06) pagi.

Setiyardi mengatakan, negara melindungi setiap warga negara yang ingin menyebarluaskan opini yang disebut produk pers, dan hal itu sudah diatur dalam UU Pers. "Sebagai mantan jurnalis Majalah Tempo, saya sudah mempertaruhkan reputasi. Saya tak berani menyebar kebohongan,” ujar dia

Setiyardi mencontohkan, salah satu judul artikel dalam tabloid itu yang berjudul "184 Caleg PDIP beragama Non-Muslim". ia menegaskan tulisan itu berdasarkan fakta. "Kenapa harus marah? PDIP seharusnya jangan marah kalau kami nyatakan bahwa PDIP itu partai palang. PPP saja tidak marah kalau dibilang partai muslim. Ini fakta sejarah bahwa memang PDIP salah satu elemennya adalah Partai Katolik yang difusi tahun 1973," ujar Setiyardi.

Ia menekankan tabloid Obor Rakyat bukanlah diterbitkan untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Obor Rakyat kritisi Jokowi sama sekali tidak dukung Prabowo. Ketika ini diterbitkan, pak Prabowo itu 19 Mei baru deklarasi. Sudah ada dulu Jokowi dan JK. Secara politis, sudah terbentuk paket Jokowi-JK, alasan kami kritisi capres itu,"ujar dia.

Menurut Setyardi, produk jurnalistik memang sudah sejak dulu cenderung berat sebelah. Dia mencontohkan, stasiun televisi CNN yang menyatakan mendukung Partai Demokrat di Amerika Serikat. Contoh lainnya, Setyardi menyebut Media Indonesia dan Metro TV yang secara transparan mendukung Jokowi-JK dan TvOne mendukung Prabowo-Hatta.