Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari Partai Golkar untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Setiap keputusan terkait pilkada nantinya menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar, meski DPD berhak mengajukan kandidat yang diusungnya.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menanggapi suara berbeda dari internal Golkar terkait dukungan terhadap Ahok untuk maju kembali pada pilgub mendatang. Idrus berharap hal tersebut tak perlu dipolemikkan.

“Ya sudahlah. Kita enggak ada masalah, berhak enggak berhak ini kan masalah aturan. Kita kembalikan ke aturan. Enggak usah kita saling mengklaim. Kan kita kembali ke aturan aja," ujar Idrus kepada per, di Jakarta, Kamis (16/06) malam.

Idrus mengatakan, aturan di internal Golkar, setiap keputusan terkait Pilkada secara resmi masih tanggung jawab DPP Partai Golkar. Akan tetapi, daerah berhak mengajukan kandidat-kandidat yang akan diusungnya.

“Pertama mekanisme kita adalah memberikan kewenangan kepada pengurus DPD Golkar. Jadi kalau DKI Jakarta adalah DPD Partai Golkar DKI Jakarta untuk melakukan komunikasi politik baik dengan partai maupun para calon," ujar Idrus.

Ditambahkannya, setelah melakukan komunikasi politik, dan mungkin sudah ada kecenderungan-kecenderungan kepada calon tertentu, itulah nanti yang diusulkan melalui mekanisme yang ada ke DPP Partai Golkar.

Idrus tak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Plt Ketua DPD Golkar DKI Yorrys Raweyai yang sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok. “Jadi apa yang disampaikan Pak Yorrys itu selaku Plt Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, bukan sebagai DPP,” ujar Idrus.

Idrus menambahkan, terkait calon yang akan diusung Golkar dalam pilkada nanti, DPP akan mengecek keinginan rakyat, dan sosok calon yang diusulkan. “Sejauh apa prestasinya, bagaimana kontribusinya nanti dibahas semuanya," tandas dia.