Rencana pemberian hak pilih bagi TNI yang akan dilakukan pada 2004 mendapat tanggapan dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Ia berbeda pendapat dengan DPR tentang ini. Menurut Juwono sebaiknya hak pilih TNI dilaksanakan pada tahun 2014 pada saat kondisi sosial-ekonomi Indonesia sudah memungkinkan.

”Pendapat saya pribadi kalau kondisi sosial-ekonomi sudah memungkinkan, barulah hak pilih diberikan pada TNI yakni tahun 2014," katanya usai teleconference dengan Pemda Biak di gedung Dephan, Jakarta, Rabu (28/6).

Namun, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), ia mengatakan jika DPR telah menentukan TNI akan diberikan hak pilih tahun 2009, silahkan dilaksanakan.

Mabes TNI sendiri, lanjut Juwono, hingga saat ini masih melakukan survei terkait kesiapan TNI untuk diberikan hak pilih, apakah netralitas TNI bisa dijaga dengan adanya hak pilih tersebut. Pasalnya, tarik menarik kepentingan partai politik itu masih berpengaruh pada TNI. "Tapi kalau DPR putuskan tahun 2009, ya silahkan saja," katanya.