Suryadharma Ali (SDA) tak menggubris keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan yang melengserkannya dari jabatan Ketua Umum. Suryadharma menilai rapat yang digelar di Kantor DPP PPP pada Sabtu (19/04) lalu itu adalah forum yang tidak sah dan keputusannya tidak mengikat. Menurut dia, Rapimnas digelar tidak sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Rapimnas kemarin yang melengserkan ketua umum itu tidak sah, forumnya sendiri liar," ujar dia kepada pers di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu(20/04).

Forum setingkat Rapimnas seharusnya digelar oleh Ketua Umum DPP PPP. Suryadharma mengaku tidak menerima undangan secara resmi terkait gelaran Rapimnas tersebut. Ia menyebut kader-kader yang ikut menyelenggarakan Rapimnas telah melanggar aturan partai. Ia pun berencana memberikan sanksi, namun ia belum memutuskan sanksi yang akan diberikan.

Untuk diketahui Rapimnas diselenggarakan di antaranya oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi dan Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy. Dalam rapimnas itu diputuskan bahwa kewenangan SDA diberhentikan sementara dan digantikan sementara oleh Emron Pangkapi. SDA pun menyebut jabatan Emron sebagai jabatan liar.

Konflik di PPP bermula dari tindakan Suryadharma Ali yang hadir dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tindakan tersebut dikritik sebagian kader lainnya dan dinilai tindakan yang melanggar kesepakatan Mukernas. PPP telah menentukan sejumlah capres yag akan didukung dan tidak ada nama Prabowo di sana.

Sebanyak 26 perwakilan DPW PPP pun mendesak pencopotan Suryadharma Ali. Namun, tindakan tersebut dibalas dengan pemecatan sebagai kader oleh SDA di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Suharso Manoarfa, 4 ketua DPW, dan Sekjen Romahurmuziy.

Belum selesai kisruh karena pemecatan, SDA pada Jumat lalu (18/04) mengumumkan dukungannya terhadap pencapresan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu kembali ditentang oleh sejumlah pengurus DPP PPP, karena tidak sesuai dengan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Bandung. Pihak penentang itu lalu menggelar Rapimnas yang keputusannya memberhentikan SDA sementara waktu dan berencana menggelar Mukernas, 23 April mendatang.