Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menunjuk Space Systems/Loral, LLC asal Amerika Serikat dan Arianespace asal Prancis dalam pengadaan satelit. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan layanannya dengan menjadi bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri.

Langkah BRI tersebut dipuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Menurut Kepala Negara, aksi korporasi BRI bakal mencuri perhatian dunia. "Ini menjadi tonggak sejarah, BRI jadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit sendiri yang sangat berguna untuk mengembangkan bisnisnya," ujar SBY dalam acara peluncuran satelit bernama BRI Sat itu di Gedung BRI, Jakarta, Senin (28/04).

Pada kesempatan itu, SBY berpesan agar BRI tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. BRI harus menjadi bank yang paling depan untuk mewujudkan menyalurkan kredit mikro dan usaha rakyat agar usaha terus menengah, menjangkau kalangan masyarakat di pelosok tanah air. “Pelayanan masyarakat bisa diperluas, terutama financial inclusion bisa diwujudkan," tandas SBY.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Sofyan Basyir mengungkapkan, selama ini kebutuhan telekomunikasi BRI dilayani oleh 23 transponder. BRI Sat ini, sangat penting untuk menjangkau masyarakat.

"Keberadaan satelit ini akan mampu meningkatkan kualitas layanan. Atas hasil studi kelayakan, BRI mengajukan ijin Kementerian Kominfo jntuk memperoleh slot orbit. Kami peroleh slot orbit di 150,5 derajat bujur timur dan beroperasi per 1 September 2015," kata Sofyan.

Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President SSL David Bernstein mengatakan BRI merupakan perbankan pertama di dunia yang mengembangkan sistem satelit. Ini, kata dia, merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. "Satelit BRI akan menggunakan 1.300 platform. Satelit ini akan siap diluncurkan pada kuartal II 2016. Kami bahagia dapat memenuhi kebutuhan BRI," kata David.

Ditambahkan Sofyan, satelit ini nantinya tak hanya akan digunakan untuk kebutuhan BRI, tapi juga untuk kepentingan pemerintah. "Kami akan alokasikan beberapa transponder ke pemerintah untuk pengelolaan kependudukan, pendidikan, pertahanan, dan pendataan pertanian," tandas dia.