Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan, penggunaan dana desa diumumkan di rumah-rumah ibadah secara berkala. Langkah itu dinilai JK dapat menghindari terjadinya penyelewengan karena Camat maupun masyarakat dapat ikut mengontrol penggunaan dana tersebut.

“Progresnya diumumkan di rumah-rumah ibadah, kayak masjid, gereja, setiap Jumat atau Minggu. Karena itu kenapa keuangan masjid transparan, karena diumumkan terus," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (08/08).

Wapres mencontoh transparansi pengelolaan dana masjid yang diumumkan secara terbuka setiap minggunya kepada masyarakat. JK berharap hal demikian diterapkan pada dana desa, dengan diumumkan secara berkala dan terbuka. Terutama jumlah dana yang sudah digunakan dan alokasinya, sehingga masyarakat bisa memeriksa. “Bahwa dananya sekian dipakai untuk ini, jadi masyarakat bisa periksa," ujarnya.

Wapres mengakui mengontrol pengguanaan dana desa bukan perkara mudah. Sebab, jumlah desa di Indonesia mencapai 75 ribu. Terobosan tersebut dianggap penting agar dana desa tidak mudah dikorupsi. Pasalnya, pihak terkait tak mungkin memeriksa satu-satu penggunaan dana desa.

“Itu lah perlunya keterbukaan di desa sendiri. Kan supaya dia tahu bahwa anggaran sekian, kalau dia bilang dipotong sekian, pasti ribut. Jadi harus diumumkan kayak di masjid," terang JK.