Parlemen Rusia mempertimbangkan untuk mengizinkan penyitaan aset-aset perusahaan Eropa dan AS di negeri itu jika Rusia dijatuhi sanksi terkait situasi di Ukraina.

Saat ini para pakar hukum di Rusia sedang meneliti apakah langkah penyitaan sesuai dengan konstitusi Rusia. "Tapi kami yakin bahwa langkah itu sejalan dengan standar Eropa," kata Ketua komite legislasi dan konstitusi Dewan Federasi Andrei Klishah, Rabu (05/03), seperti dikutip kantor berita RIA Novosti.

Klishas menunjuk salah satu contoh kasus yang terjadi di Siprus. Penyitaan aset dilakukan demi mendapatkan bantuan ekonomi dari Uni Eropa.

Sebelumnya, seorang penasihat Presiden Vladimir Putin mengatakan, pemerintah Rusia akan memerintahkan untuk membuang surat utang pemerintah AS jika perusahaan dan warga Rusia menjadi target sanksi terkait masalah Ukraina.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan AS, hingga akhir 2013, investasi Rusia dalam bentuk surat utang pemerintah AS bernilai sekitar US$139 miliar dari keseluruhan utang luar negeri AS yang mencapai US$5,8 triliun.

AS dan Eropa, awal minggu ini sama-sama mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan pembekuan aset Rusia terkait campur tangan negeri itu dalam masalah Ukraina.

Bahkan, dalam acara "Meet the Press" yang disiarkan stasiun televisi NBC pada Minggu (01/03), Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan AS dan sekutunya tengah bersiap untuk mengisolasi Rusia.