Usulan perubahan Undang-Undang Imigrasi yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada para penjaga keamanan di pusat penahanan pencari suaka, menjadi perdebatan sengit di Australia. Banyak pihak mengritik rencana itu, karena sama saja memberi impunitas petugas untuk melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan pencari suaka.

Mantan hakim Mahkamah Agung Victoria Stephen Charles SC mengatakan, pemberian kewenangan baru bagi para penjaga keamanan di pusat penahanan pencari suaka sama saja dengan memberikan impunitas bagi mereka untuk memukuli pencari suaka hingga mati.

Charles menilai, amandemen yang diusulkan akan mempersulit penindakan hukum terhadap penjaga keamanan yang melakukan kekerasan. Yakni petugas yang membahayakan pencari suaka. Kewenangan baru itu justru dapat mendorong para petugas melakukan tindakan tersebut.

"Menurut saya aturan ini membuat para penjaga diberi kewenangan untuk memukuli pencari suaka di pusat penahanan sampai mati," kata Charles dalam pengajuan bukti dalam rapat dengar pendapat Senat mengenai perubahan Undang-Undang Migrasi Australia, Kamis (17/04).

Charles mengatakan, pengawal di pusat-pusat penahanan akan merasa lebih bebas untuk menggunakan kewenangannya, untuk menggunakan kekuatan mereka terhadap para tahanan. Bahkan, dengan alasan bahwa mereka telah diberitahu bahwa mereka dapat melakukan pemukulan dimana mereka pikir ada kebutuhan yang wajar untuk melakukannya.

Sidang dengar pendapat di Senat ini tengah mempertimbangkan undang-undang baru yang dirancang untuk menjaga ketertiban di pusat-pusat penahanan. Usulan ini diajukan menyusul sorotan atas maraknya tuduhan insiden penyerangan seksual dan fisik pada pencari suaka, termasuk anak-anak, di pusat penahanan pencari suaka di Nauru.

Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Australia Gillian Triggs juga menentang usulan perubahan ini. Dia mengatakan dibawah amandemen ini, akan hampir mustahil melakukan gugatan hukum jika penjaga benar-benar melakukan kekerasan.

"Penjaga keamanan di pusat penahanan pencari suaka adalah penyedia layanan keamananan yang dikontrak untuk tujuan praktis yakni pegawai Serco, bukan polisi," kata Gillian Trigss.

Gilian menyatakan, para penjaga keamanan itu tidak boleh diberikan kekuasaan atau kebijaksanaan yang lebih luas. "Dan harus ada pembatasan kewenangan yang tegas bagi kontraktor untuk menggunakan kewenangan mereka,”

Triggs mengatakan pedoman kebijakan departemen imigrasi atas penggunaan kekuatan itu sejauh ini sudah jelas.

"Kewenangan harus diukur sebagai upaya terakhir, dan hanya boleh digunakan untuk jangka waktu yang singkat dan tertentu jika memang dibutuhkan, tapi tidak boleh mengandung kekejaman, tidak manusiawi dan merendahkan,” katanya.