Reaksi politisi Partai Golkar tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) kian mengemuka. Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya, Surya Paloh, menyatakan bahwa pembentukan UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak, merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk pula untuk membentuk unit kerja apapun.

Namun, yang mengejutkan adalah ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar sama sekali tidak tahu menahu perihal pembentukan UKP3R. Ketidaktahuan Wapres sebenarnya satu masalah, yang bisa berdampak politis tertentu.

Hal itu disampaikan Surya Paloh menjawab pers, seusai diterima Wapres Kalla di ruang kerjanya di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (2/11) sore. Kedatangan Surya Paloh di luar jadwal acara resmi Wapres.

”Saya pikir apa yang mesti diberatkan dengan terbentuknya UKP3R itu. Presiden itu punya hak prerogatif membentuk unit kerja apapun yang diinginkan. Akan tetapi, yang mesti dilihat adalah ketika mereka (Golkar) merasa surprise, ketika Wapres yang kebetulan juga Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak tahu menahu. Ini kan merupakan satu masalah sebenarnya, yang bisa memberikan dampak politis tertentu,” ujar Surya, tanpa menyebutkan dampak politis seperti apa.

Ketika didesak wartawan, apakah ketidaktahuan Wapres dalam pembentukan UKP3R merupakan puncak krisis dari hubungan Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla, Paloh menampik.

“Saya harapkan tidak terlalu jauh seperti itu. Bangsa ini memerlukan harmonisasi hubungan Presiden dan Wapres berlangsung sampai masa jabatannya. Kita perlu mengingatkan inilah kepemimpinan yang dipilih secara langsung dan demokratis,” kata Surya.

Disisi lain, Surya tidak menampik jika masalah ini bisa menjadi potensi disharmonisasi hubungan keduanya. Dan jika itu terjadi, tentu yang akan dirugikan bukan hanya faktor sekelilingnya -- apakah orang di dekat Presiden dan Wapres sendiri -- tetapi juga bangsa Indonesia. ”Sebagai Ketua Dewan, saya mengutamakan jangan sampai kepentingan partai bisa mengalahkan kepentingan bangsa. Golkar tidak hanya khusus untuk Golkar. Itu salah. Golkar dibaktikan untuk bangsa,” tandas Surya.

”Akan tetapi, proses dinamika yang terjadi itu wajar. Ada ketidak-pasan, ada merasa unfair treatment yang terjadi. Inilah barangkali suatu pemikiran yang segera disikapi dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, 13 November mendatang,” lanjut Surya.

Ditanya kemungkinan masalah UKP3R muncul dalam Rapimnas Golkar, Surya mengatakan, ”Kita tidak bisa itu ditampikkan untuk muncul dalam pembahasan selama Rapimnas. Akan tetapi, saya katakan, Partai Golkar itu partai besar dan punya pengalaman jatuh bangun. Tentu harus ada kearifan.”

[Reaksi Keras]

Di lapangan, reaksi kader-kader Partai Golkar mengenai pembentukan (UKP3R) bukan isapan jempol belaka. Selain dinilai tidak efektif, figur Ketua Marsillam Simanjuntak yang memusuhi Golkar menjadi pemicu kekecewaan.

"Reaksi daerah keras, karena mereka khawatir. Jangan sampai ada {overlapping} kabinet," ungkap Wasekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Anwar, sebelum Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Golkar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (3/11/2006).

Rully juga menegaskan desakan 16 DPD yang menginginkan dilakukan evaluasi dukungan terhadap pemerintahan SBY adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Meski demikian, Golkar baru akan mengambil sikap saat digelarnya Rapimnas 13 November mendatang.

"Itu fakta. Dinamikanya begitu. Tapi kita belum pastikan sikap sebelum Rapimnas. Nanti akan dibahas," imbuh dia.