Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak harus menjadi momentum demokrasi yang sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia. Momen demokrasi lokal ini akan menjadi rujukan bagi pemilu serentak berikutnya, serta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Nasional Serentak di Tahun 2019.

Demikian disampaikan Presiden di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, di Eco-Park Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

“Satu hal yang terpenting dan harus selalu kita ingat ketika menyongsong momen demokrasi lokal ini adalah harapan seluruh rakyat Indonesia.‎ Harapan rakyat agar Pilkada bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif dan demokratis,” kata Presiden Jokowi.‎

Presiden meminta, momentum demokrasi ini dipersiapkan sebaik-baiknya. “Pengalaman melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 dapat menjadi rujukan bagi pemilu serentak berikutnya, serta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Nasional Serentak di Tahun 2019,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus mengingatkan jajaran pemangku kepentingan Pilkada serentak untuk melakukan berbagai persiapan sebaik-baiknya. Persiapan menghadapi Pilkada serentak, katanya, harus dilakukan lebih awal, terutama terkait berbagai aturan mainnya.

“Saya menginstruksikan saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk segera menyiapkan Rancangan Undang Undang yang mengatur tentang Pemilu Nasional Serentak, agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan sejak dini oleh KPU dan Bawaslu,” kata Presiden.

Jokowi sempat menyoroti kurang semaraknya pilkada. “Setiap minggu saya ke daerah. Saya melihat tidak ada gairah di daerah yang ada pilkada. Mungkin ini pertama kali yang saya lihat, kok tenang-tenang saja, kok kelihatannya senyap gitu ya. Pengennya, mestinya setiap pesta demokrasi, kelihatan pestanya. Tapi saya lihat kok tenang sekali,” ujarnya.

Pada bagian lain, Jokowi berharap agar pilkada dapat menjadi pemenuhan hak-hak politik rakyat. Selain itu, lanjut Jokowi, rotasi pemerintahan daerah berjalan secara aman, damai, jujur dan adil sesuai pilihan rakyat.

Jokowi menyatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. “Pilkada ini pintu gerbang mewujudkan pemerintahan daerah (pemda) yang efektif guna mempercepat kesejahteraan rakyat di daerah. Semua harapan rakyat untuk mewujudkan pilkada serentak yang aman damai dan demokratis berada di pundak kita semua,” katanya.

Jokowi meminta seluruh jajaran aparat keamanan untuk menjaga keamanan selama pilkada. “Saya instruksikan aparat keamanan jangan berperan seperti pemadam kebakaran. Petakan, lakukan langkah-langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pilkada bisa dicegah,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, embrio kecil yang berpotensi mengganggu pilkada harus secepatnya dicegah. “Jangan sampai embrio kecil menjadikan kita semua malu bahwa kita tidak bisa melakukan pencegahan. Karena sekecil apapun kejadian baik Kapolres, Kejari, Dandim, Danrem, Kejati, Kapolda, Pangdam, semuanya mestinya sudah bisa deteksi dini itu dan lakukan pencegahan secepatnya sebelum embrio itu membesar,” kata Jokowi.

Hal yang sama ditekankan Jokowi untuk kepala badan intelijen daerah. Sementara untuk KPU dan Bawaslu, Jokowi berharap agar memastikan hak-hak politik rakyat terjamin dengan baik.

“Saya minta KPU dan Bawaslu serta Panwaslu di daerah untuk menjaga profesional dan independensinya. Karena dalam sebuah pertandingan yang sehat, sangat diperlukan aturan main yang jelas serta wasit yang bekerja profesional,” katanya.

Jokowi menambahkan, aparat TNI/ Polri juga harus senantiasa menjaga independen dan netralitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pilkada.

Sedangkan untuk gubernur, bupati dan wali kota, Presiden berharap agar pilkada dapat dipantau. “Jaga benar-benar netralitas PNS selama pilkada ini berlangsung. Saya minta gubernur, bupati, wali kota memberikan contoh pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Ke depankan etika politik, ajak rakyat berdemokrasi dalam kegembiraan, berdemokrasi dalam keriangan,” katanya.

Hal berikutnya, Jokowi menuturkan, peserta pilkada harus bertanding dengan sehat. “Jika menang jangan jumawa. Sebaliknya, jika kalah jangan justru mengajak pendukungnya untuk ngamuk misalnya,” katanya.

Rakornas sehari itu mengangkat tema “Memantapkan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015”. Rakornas diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Rakornas dihadiri 3.112 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, KPU, Bawaslu, Panwaslu, TNI, Polri, kejaksaan, Badan Intelijen Daerah serta kementerian/ lembaga terkait.