Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak permintaan untuk bertemu Sekjen PBB Ban Ki-moon. Kantor berita Agence France-Presse, Jumat (02/09), mengungkapkan hal itu setelah mendapat penjelasan dari pejabat terkait di PBB pada Kamis (01/09) di New York, Amerika Serikat (AS).

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan, kontak telepon telah dibuat untuk mencoba mengatur waktu pertemuan di selap-sela pertemuan forum ASEAN di Viantiane, Laos, minggu depan. Namun, tidak ada waktu yang disepakat terkait dengan rencana itu.

Sementara, Juru bicara Kemenlu Filipina di Manila, Charles Jose, mengatakan, sebanyak 11 kepala negara telah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Duterte di sela-sela pertemuan ASEAN, namun hanya 9 yang diterima.

"Harap mengerti bahwa dia (Presiden Duterte) tidak bisa menerima semua dan seorang pun jangan berpikir negatif tentang apapun jika mereka tidak bisa diterima,” kata Jose.

Juru bicara Duterte, Ernesto Abella, mengatakan, pertemuan ASEAN, 6-8 September ini di Vientiane ini luar biasa padat. Sejumlah pertemuan mungkin tidak akan berjalan sesuai rencana.

Duterte sejak berkuasa pada akhir Juni lalu telah melakukan serangkaian operasi untuk memberantas peredaran narkoba. Hampir 2.000 orang tewas dibunuh, baik dalam operasi polisi maupun di luar operasi resmi aparat keamanan.

Sejumlah negara, kelompok pegiatan HAM, dan PBB telah mengeritik tindakan Duterte itu. Bahkan Duterte sempat melontarkan pernyataan untuk keluar dari lembaga PBB itu.

Belakangan melalui juru bicaranya, Duterte mengatakan, bahwa ancaman keluar dari PBB."Mungkin sudah saatnya kita harus memutuskan untuk keluar dari PBB," kata Duterte dalam konferensi pers Juli lalu. Namun, Duterte kemudian mengatakan ancaman itu hanya guyon belaka.

Sejak dilantik pada 30 Juni 2016, aparat keamanan atas printah Duterte telah membunuh hampir 2.000 orang . Para korban tewas karena terkait perang melawan kejahatan narkoba.

Duterte menegaskan sebagian besar, yakni sekitar 756 orang, dikonfirmasi tewas dalam serangkaian operasi oleh polisi. Sedangkan sebagian besar lainnya dilaporkan tewas karena perang antargeng kejahatan itu.

Namun, kelompok HAM, beberapa anggota parlemen, dan pengeritik mengatakan, pasukan keamanan terlibat dalam pembunuhan di luar hukum. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya.