Pemerintah akan segera melakukan evaluasi terhadap sistem penerbangan nasional. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera membentuk Tim Nasional Evaluasi Penerbangan. Bahkan, untuk mendapatkan masukan terhadap kondisi penerbangan nasional saat ini, Presiden telah memanggil tiga pakar penerbangan ke Kantor Presiden.

Tiga pakar tersebut adalah mantan Kepala Staf TNI AU Chappy Hakim, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, dan pilot senior Garuda Indonesia Sri Bekti. Dalam pertemuan dengan ketiga orang tersebut, Presiden didampingi Menteri Perhubungan Hatta Rajasa.

"Masukan yang kami berikan adalah hasil kajian-kajian yang dilakukan di bidang kedirgantaraan, penerbangan, dan khususnya keselamatan penerbangan. Untuk keselamatan penerbangan, selain masukan dari birokrasi, perlu masukan nonbirokrasi untuk tambahan keterangan," ujar Chappy dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/1).

Mengenai keselamatan penerbangan, Chappy menekankan agar peraturan yang ada diberlakukan, diawasi pelaksanaannya, dan ditindak pelanggarannya. "Semua hal harus dievaluasi dan diperbaiki. Tetapi dasar dan prioritasnya penegakan peraturan," ujarnya.

Seperti dikatakan Hatta, semua peraturan di penerbangan Indonesia telah memenuhi standar dan mengikuti aturan internasional. Namun, apakah peraturan itu ditaati dan ditindak pelanggarannya, Chappy mengangkat bahu dan tangan.

Chappy mengemukakan, dalam pembicaraan dengan Presiden, tidak disebut-sebut keterlibatannya dalam Tim Nasional Evaluasi Penerbangan yang akan segera dibentuk Presiden. "Saya tidak ditunjuk," ujarnya.

Khusus untuk hilangnya pesawat AdamAir tiga hari lalu di wilayah udara Sulawesi, Chappy mengusulkan agar radar di Makassar mendapatkan perhatian khusus karena padatnya lalu lintas udara di sana.

Dalam jumpa pers, Hatta mengemukakan dengan terus terang, radar milik PT Angkasa Pura sejak seminggu lalu mengalami masalah. Namun, ketika ditanya masalah apa yang terjadi pada radar tersebut, Hatta justru seperti linglung membantah adanya masalah pada radar.