Isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyobo (SBY) lewat aksi demonstrasi dinilai tak berdasar. Cara yang sah dan konstitusional untuk menurunkan pemerintah, adalah dengan mekanisme pemilu.

Pendapat itu dikemukakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut SBY-Boediono mundur dari pemerintahan.

“Menurunkan pemerintahan itu 5 tahun sekali. Kalau mau, itu lewat pemilu," ujar Pramono Anung, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Kamis (21/10).

Wakil Ketua DPR ini menegaskan, kesalahan pemerintah bisa dikritik dengan cara-cara lain tanpa demonstrasi. Misalnya dengan tidak memilih partai penguasa dan Presidennya dalam pemilu mendatang. “Kalau memang salah dihukum. Jangan pilih partainya, jangan pilih Presidennya," tegasnya.

Terkait aksi demonstrasi pada Rabu kemarin, Pramono melihatnya masih berjalan proporsional. Apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak soal kerusuhan dan bentrokan massal tidak terjadi.

“Demonstrasi kemarin masih proprosional. Apa yang jadi kekhawatiran tidak terbukti. Kalau ada sampai tembak-tembakan agak berlebihan. Ini merugikan kepolisian," lanjut dia.

Ditegaskan Pram, aksi demo kemarin juga harus menjadi alat introspeksi pemerintah. Terutama beberapa bidang yang dinilai masih kurang berprestasi.

"Karena bagaimanapun apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa dalam aksi yang kemarin menunjukan kegelisahan. Representasi dari masyarakat," ujar dia.