Kinerja administrasi pemerintah dinilai sangat buruk. Amat disayangkan, lembaga Kepresidenan bisa ceroboh memuluskan orang yang secara hukum kehilangan kewarganegaraan Indonesia menjadi seorang menteri.

Pendapat itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasir Djamil, menanggapi kasus kewarganegaraan Arcandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru saja diberhentikan Presiden Joko Widodo pada Senin (15/08) malam.

Amat disayangkan, pemerintah kecolongan dalam kasus Archandra, mengangkat seorang menteri yang ternyata memiliki paspor Amerika Serikat. “Kasus Archandra ini menunjukkan kinerja administrasi pemerintahan Jokowi sangat buruk. Sangat disayangkan lembaga Kepresidenan bisa memuluskan orang yang secara hukum kehilangan kewarganegaraan kita, yakni UU No. 12 Tahun 2006, otomatis kehilangan kewarganegaraannya apabila memiliki paspor negara lain," ujar Nasir

Dikatakan politisi PKS tersebut, dengan mempunyai paspor ganda, maka status Archandra otomatis bukan WNI, dengan demikian pemecatan terhadap Archandra juga tidak tepat, mengingat Archandra sudah batal demi hukum ketika diangkat menjadi Menteri, alias harus dianggap tidak pernah ada (kosong).

Nasir menyebut, penunjukkan Arcandra sebagai Menteri ESDM patut dicurigai. Kementerian ESDM adalah kementerian yang sangat strategis, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah dan menjadi incaran banyak negara asing. “Saya mendorong dan mengajak rekan-rekan di DPR untuk mempergunakan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi," ujar Nasir.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang, kebijakannya memilih dan mengangkat Archandra menjadi Menteri ESDM. "No free lunch", ujarnya

Nasir menyebut, interpelasi secara konstitusional sah dilakukan untuk menanyakan kebijakan strategis yang menyangkut orang banyak yang diambil Presiden. “Dan Kementerian ESDM itu adalah kementerian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi sangat tepat jika DPR mempergunakan hak tersebut."

Nasir mengingatkan, jangan sampai negara ini digadaikan kepada asing, karena menterinya ternyata orang asing. “Jangan sampai investasi asing masuk ke Indonesia sebagai bentuk penjajahan baru diatas bumi Indonesia. Semoga interpelasi dapat bergulir sebagai evaluasi dan checks and balances terhadap kekuasaan Presiden Jokowi" tandas Nasir.