Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri terkait persiapan menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Ada 5 poin utama yang disampaikan Mendagri sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Terkait arahan Presiden. Yang saya sampaikan lebih spesifik kepada intelkam. Pertama, mari kita lawan politik uang,” ujar Mendagri dalam acara yang digelar di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/01) itu.

"Kedua, mari lawan kampanye yang berujar kebencian, fitnah, dan SARA," kata Tjahjo.

Mendagri mengatakan, kampanye semestinya menjadi ajang adu konsep untuk memajukan daerah dan percepatan pembangunan. “Ajak kawan pilkada untuk kampanye program gagasan atau konsep untuk kemaslahatan daerah, dan pembangunan daerah. Pikada itu mencari pemimpin daerah,” ujar dia.

Kemudian, Mendagri juga mengingatkan upaya meningkatkan partisipasi politik. Pada 2016 lalu, tingkat partisipasi publik dalam Pilkada sebesar 74 persen. Ia berharap tahun ini meningkat menjadi di atas 78 persen.

Poin keempat yakni stabilitas keamanan dan pemetaan potensi kerawanan. "Sekecil apapun kerawanannya, manuver yang ada termasuk area rawan bencana yang bisa membatalkan pilkada harus dipetakan. Daerah mana yang rawan itu," kata Tjahjo.

Mendagri mengatakan, satuan intelijen dan keamanan pastinya memiliki jaringan yang luas. Oleh karena itu, mereka diminta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mengantisipasi kerawanan keamanan.

Termasuk berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara, TNI, hingga Satpol PP untuk deteksi dini.

Terakhir, Tjahjo juga meminta agar daerah yang terdapat calon tunggal juga menjadi perhatian.

Ia meyakini akan ada pro kontra mengenai calon tunggal tersebut. "Juga mencermati pasangan yang head to head. Pasti potensi indikasinya akan mudah. Saya yakin intelkam punya jaringan, punya pengalaman," kata Tjahjo.

Mendagri mengingatkan, tahapan-tahapan Pemilu sudah dimulai. Polri harus lebih hati-hati dalam menjaga stabilitas nasional.

“Aroma masuknya tahapan-tahapan untuk pileg dan pilpres; verifikasi faktual parpol. Penyusunan anggota DPD-DPRD RI. Agustus sudah muncul pendaftaran capres dan cawapres. Untuk Juni nya semoga lancar. 3 bulan maksimum setelah selesai pilkada akan ada pelantikan pilkada serentak habisnya masa jabatan, mudah-mudahan aman dan langsung masuk ke tahapan pileg dan pilpres," tutupnya.