Setelah seminggu kaum buruh melakukan demonstrasi di hampir semua kota-kota besar Indonesia untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akhirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima mereka. Kaum buruh yang diwakili 10 orang itu diterima Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu (5/4), setelah sebelumnya bersama ribuan buruh di Jabotabek menggelar aksi demo di Istana Merdeka.

Saat jumpa pers, setelah melakukan dialog dengan perwakilan buruh, Wapres terkejut dengan masukan-masukan yang diberikan wakil buruh tersebut. Wapres menilai selama ini kaum buruh salah persepsi tentang apa yang tengah dilakukan pemerintah soal revisi UU tersebut.

"Itu bukan revisi sama sekali. Itu suatu draf revisi yang akan dibicarakan dengan serikat buruh dan pengusaha. Setelah itu baru dibawa ke DPR. Banyak salah persepsi seolah-olah ini sudah direvisi. Ditambah lagi isu akan diberlakukan Mei. Masuk DPR saja belum. Butuh waktu setidak-tidaknya enam bulan untuk diberlakukan," jelas Wapres yang berlatar belakang pengusaha ini didampingi Kapolda Metro Jaya Firman Gani saat menggelar jumpa pers.

Karena masih berupa draf, pemerintah mengajak buruh duduk bersama berdialog. Menurut Kalla, tidak akan ada buruh yang sejahtera berikut lapangan kerja baru tanpa ditopang dunia usaha. "Kalau menolak, katakan apa yang ditolak. Ini sama sekali bukan menekan buruh, tetapi hanya upaya mencari keseimbangan antara buruh dan pengusaha. Tidak ada buruh sejahtera dan lapangan kerja baru tanpa hidupnya dunia usaha," ujar Kalla meyakinkan kaum buruh.

Tindakan Wapres Jusuf Kalla berdialog langsung dengan perwakilan demonstran buruh disambut positif dan meriah oleh ribuah buruh yang melakukan demo. Sebelum dan sesudah menerima wakil buruh, Wapres berjalan menghampiri ribuan buruh yang terus berteriak-teriak menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana revisi UU No 13/2003.

Di gerbang dan tempat bendera Merah Putih dikibarkan di dalam Istana Wakil Presiden, Kalla melambaikan tangan yang disambut sorakan ribuan buruh. "Kami bersyukur akhirnya diterima Wakil Presiden," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bekasi Abdullah gembira.

Selain itu, Abdullah juga menyatakan kesiapan buruh untuk melakukan dialog untuk membangun suasana kondusif bagi investasi di Indonesia. "Kami katakan, kami siap dialog untuk membangun suasana kondusif bagi investasi. Tetapi, kami belum siap untuk bicara soal revisi UU No 13/2003. Kami tidak mau buruh dikambinghitamkan akibat gagalnya kebijakan investasi dan kegagalan kita semua," kata Abdullah bersemangat.