Perluasan wewenang Kantor Staf Presiden dengan terbitnya Perpres Nomor 26 Tahun 2015 sudah tepat. Presiden Jokowi nampaknya ingin benar-benar memaksimalkan kerja lembaga-lembaga di ring satunya.

Demikian pendapat yang disampaikan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra S.Dasco Ahmad kepada politikindonesia.com, Selasa (03/03).

Dalam bahasa sederhana, dengan Perpres itu, Jokowi ingin “tancap gas” dan memastikan visi dan misinya pada saat kampanye dahulu dapat diterjemahkan dengan baik sampai tingkat pelaksanaan teknis tanpa diganggu persoalan miskoordinasi dan miskomunikasi antar para pejabat sendiri.

Terus terang, ujar Dasco, selama ini memang ada keluhan di masyarakat soal kerja menteri-menteri kabinet kerja yang terkadang terkesan tidak terkoordinasi dengan baik. Beberapa Menteri bahkan saling mengumbar pernyataan atau pendapat yang berbeda di media massa mengenai persoalan yang sama.

Dengan Perpres itu, Kepala Staf Kepresidenan bukan lagi aksesoris yang hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kepala Staf Presiden juga melaksanakan tugas strategis yaitu pengendalian program-program prioritas nasional.

“Satu spirit yang ingin ditunjukkan Presiden Jokowi dengan menerbitkan Perpres itu adalah ia ingin orang-orang kepercayaannya seperti Luhut Pandjaitan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, bukan sekedar mengandalkan kedekatan emosional,” ujar dia.

Terbitnya Perpres tersebut, dipandang Dasco, sudah sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara yang mengatur bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk pejabat-pejabat negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.

“Satu hal yang perlu kami ingatkan Presiden Jokowi harus belajar dari kegagalan SBY yang sebelumnya kurang berhasil mengimplementasikan konsep yang nyaris serupa di 2 periode pemerintahannya,”

ujar dia.

Dasco menyebut, pada waktu itu, SBY mencoba meniru konsep West Wing di Amerika Serikat dengan menaruh orang-orang yang kritis yang sebenarnya cukup kredibel di lingkaran dalam Istana. Akan tetapi mantan-mantan aktivis pun seakan mengalami goncangan budaya alias culture shock yang membuat mereka terlalu banyak berkomentar secara informal dan merembet ke personal. Padahal, kalau mau meniru West Wing, seharusnya manusia-manusia hebat itu lebih banyak bekerja di belakang layar.

“Kami berharap agar Kantor Staf Kepresidenan dapat bergerak cepat merespon persoalan-persoalan penting yang terjadi belakangan ini seperti tidak stabilnya harga beras dan kisruh KPK Vs Polri yang ternyata belum juga selesai,” terang dia.

Kantor Staf Kepresidenan, tambah Dasco, harus bisa menjadi dirijen yang mensinergikan kerja-kerja institusi-institusi yang terkait dua masalah tersebut agar bisa bekerja dengan baik dan membawa hasil yang maksimal.