Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, mengatakan, praktik buruk pada proses Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu diprediksi kembali terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Ari, ada tiga indikasi yang mengarah pada potensi itu. Pertama, ada kecenderungan Presiden Joko Widodo cawe-cawe melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan melanjutkan kerjasama politik di Pilkada.

"KIM akan tetap kompak. Itu bisa jadi kendaraan politik bagi Jokowi agar tetap memberi pengaruh, terutama setelah dirinya tidak menjabat presiden lagi, Oktober nanti,” kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Kemudian indikasi kedua, instrumen hukum yang kembali dipakai untuk melanggengkan dinasti politik penguasa. Terendus dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

“Polanya persis seperti yang terjadi menjelang Pilpres, saat itu MK menerbitkan putusan yang jadi karpet merah bagi Gibran menuju Pilpres,” kata Ari.

Indikasi terakhir, kata Ari, adanya potensi penyelewengan demokrasi dan konstitusi melalui politisasi Bansos dan politik uang. Selain itu, netralitas penjabat kepala daerah pun diragukan.

“Optimisme harus tetap diupayakan bersama. Kita sedang ditantang dan dipanggil untuk jangan pernah letih mencintai Indonesia," pungkas Ari. []