Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan. Pada masa pemerintahannya, tidak akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru. Pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun.

Dengan moratorium ini, artinya selama masa pemerintahan Jokowi-JK tidak akan ada rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

“Atas petunjuk Presiden Jokowi yang disampaikan lewat Pak Wapres, akan diberlakukan moratorium. Mulai moratorium PNS, kehutanan, pertambangan, dan semua kementerian," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada pers di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10).

Yuddy menambahkan, pemberlakuan moratorium ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh instansi melakukan audit organisasi. Dengan demikian, bisa diketahui berapa angka ideal PNS di Indonesia.

Terkait jabatan mana saja yang akan dimoratorium, politisi Partai Hanura ini dengan tegas mengatakan, untuk semua kementerian. “Semua kementerian harus moratorium CPNS. Dalam masa moratorium 5 tahun ini. Silakan melakukan audit organisasi," ujar dia.

Sedangkan, terkait rekruitmen CPNS 2014 yang sedang berjalan, Menteri PAN-RB menyatakan, akan dibiarkan berjalan. Namun untuk tahun depan, kebijakan penerimaan CPNS akan dikaji menyeluruh.

Data KemenPAN-RB, jumlah PNS di seluruh Indonesia untuk tahun 2013 mencapai 4,3 juta orang. Jumlah tersebut berkurang banyak karena adanya moratorium 2010-2011. Di samping kuota penerimaan CPNS 2012-2014 yang terus berkurang.