Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pendalaman kajian kebijakan pengaturan BBM Subsidi diberlakukan. Tujuannya, membangun koordinasi, pengertian, dan keselarasan antardepartemen, antarlembaga, termasuk lembaga yang aktif dalam kawasan yaitu BPH, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah.

"Insya Allah nantinya dari segi pengawasan dan pengoperasian penerapannya, dari segi dampak sosial ekonomi, maupun dari segi legalitasnya dimantapkan di lima pokja," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedi Saleh kepada wartawan di Badiklat ESDM, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (14/01).

Semua itu dilakukan untuk memastikan kebijakan pengaturan BBM subsidi berjalan dengan baik. Untuk itu, kata Darwin, pemerintah wajib menyediakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang harganya bisa terjangkau bagi masyarakat.

"Pengaturan BBM bersubsidi energi itu kewajiban pemerintah, dalam hal ini menteri ESDM untuk menyediakan pasokan pada harga yang terjangkau dan kompetitif. Jadi kita tidak membatasi," kata Darwin.