Partai Demokrat (PD) setuju Presiden melakukan evaluasi terhadap seluruh menterinya. Namun, PD juga mengingatkan bahwa kebijakan untuk mereshuffle (merombak kabinet) adalah wewenang Presiden yang tak bisa diganggu.

"Partai Demokrat setuju dengan evaluasi," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo di Koja, Jakarta Utara, Minggu, di sela acara pengobatan gratis yang merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun kelima partai yang jatuh pada 9 September.

Mengenai menteri-menteri yang perlu dievaluasi, Hadi menyerahkannya kepada tim di sekitar Presiden. "Kita tidak mencampuri, tapi kita memberikan masukan kepada Bapak Presiden," katanya.

Ditanya apakah Partai Demokrat setuju jika menteri yang kinerjanya buruk diganti, Hadi mengatakan, sekali lagi bahwa hal tersebut adalah wewenang Presiden.

"Yang terkait dengan pergantian personil itu sendiri, kita serahkan kepada Presiden. Karena beliaulah yang mempunyai kewenangan. Kita boleh saja menyarankan, tapi keputusan ada di Presiden," kata Hadi.

Mengenai saran yang diberikan Partai Demokrat kepada Presiden, Hadi mengatakan bahwa hal itu masih dibahas oleh partai.

Ia mengatakan, sesuai aturan, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk merombak kabinet. "Silakan (jika Presiden ingin merombak kabinet)," katanya.Para menteri, katanya, adalah pembantu Presiden. "Yang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden," katanya.