Kemarin, Selasa (11/03), Parlemen Crimea, wilayah Ukraina berpenduduk mayoritas etnis Rusia, mendeklarasikan kemerdekaan Crimea menjelang referendum yang akan digelar pada 16 Maret mendatang.

Deklarasi kemerdekaan itu muncul sebagai upaya terbaru Crimea untuk memperkuat dasar hukum untuk menggelar referendum. Di sisi lain upaya referendum tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Kiev-Pemerintah Ukraina.

Teks deklarasi kemerdekaan yang dipublikasikan di situs resmi parlemen Crimea mengklaim bahwa deklarasi itu sejalan dengan hukum internasional.

Dalam teks itu pula, secara khusus Parlemen Crimea mengutip keputusan Mahkamah Internasional pada 2010 yang memutuskan Kosovo memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia.

Pada tahun 2010 lalu, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tersebut. Keputusan itu memicu reaksi keras para pemimpin dunia, termasuk Rusia. Kremlin menganggap kemerdekaan Kosovo mengancam dan merusak tatanan hukum internasional.

Sebelumnya, parlemen Ukraina meminta parlemen regional Crimea untuk membatalkan rencana menggelar referendum atau parlemen regional itu akan dibubarkan.