Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam waktu dekat akan mengunjungi Tiongkok. Jero membawa misi penting, yakni renegosiasi kontrak harga gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG), Lapangan Tangguh, Papua ke perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) di Fujian, Tiongkok.

Jero akan berupaya membujuk negeri tirai bambu itu agar mau melakukan renegosiasi kontrak harga gas Tangguh yang diteken pada era Presiden Megawati Soekarnoputri yang dinilai sangat murah, hanya US$3,35 per mmbtu. Padahal harga gas internasional saat ini mencapai US$18 mmbtu.

“Ya soal gas Fujian, kami memang akan kembali lakukan renegosiasi. Itu kan harganya sudah pernah naik. Nah kami ingin naik lagi harganya," ujarnya kepada pers, di kantor Kementerian ESDM, Kamis (24/04).

Jero menyebut, upaya renegosiasi harga ini memang tak mudah dijalankan. Pasalnya, pemerintah Tiongkok tidak menginginkan gas yang telah menghidupi sektor industri merkea tersebut tiba-tiba mengalami kenaikan harga dan tak sesuai kontrak sebelumnya.

Pihaknya juga mensinyalir, CNOOC sebagai perusahaan yang menerima LNG Tangguh dari Indonesia bersikukuh agar harga gas sesuai kontrak sebelumnya. "Mereka saya lihat juga masih bertahan dengan kontrak lama sesuai harga gas yang sebelumnya," ujar Jero.

Alotnya reneogisasi kontrak harga LNG ini diakui Menteri ESDM karena lobi tidak bisa dijalankan hanya melalui skema businees to business (b to b). Untuk itu, pihaknya berkeinginan melalukan pertemuan langsung dengan pemerintah Tiongkok sehingga konsep renegosiasi ini akan diarahkan secara government to government

"Kemarin sudah b to b nyatanya memang tidak berhasil. Kalau saya perhatikan, renegosiasi ini memang harus melibatkan pemerintah Tiongkok secara langsung. Kalau tidak melibatkan pemerintahnya sepertinya sulit," ujar dia.

Usaha Kementerian ESDM melakukan renegosiasi kontrak LNG Tangguh merupakan bagian untuk memperoleh pendapatan negara secara maksimal. Di samping itu prioritas pemerintah saat ini adalah dengan mementingkan pasokan dan produksi gas dalam negeri. Pasokan bagi kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). "Kami dari pemerintah menginginkan agar produksi gas ya bagi kepentingan DMO," ujar dia.