Myanmar dilaporkan telah memberikan ijin bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkunjung ke negaranya. Meski demikian, belum ada kepastian izin masuk ke wilayah konflik Rakhine.

Presiden DK PBB Gustavo Meza-Cuadra mengatakan, rincian kunjungan itu belum final. Namun, DK PBB sangat berharap Myanmar mengizinkan tim mereka masuk ke Rakhine.

“Jelas, kami sangat tertarik dengan negara bagian Rakhine. Tak ada yang lebih baik dari sebuah lawatan ke lapangan untuk melihat yang sebenarnya terjadi," ujar Duta Besar Peru itu, sebagaimana dikutip AFP, Senin (02/04).

Meza-Cuadra mengatakan bahwa DK PBB sudah mengajukan usulan kunjungan ini sejak Februari lalu. Namun, saat itu, Myanmar menyatakan bahwa bukan saat yang tepat.

Setelah mendapatkan lampu hijau, Meza-Cuadra bersama perwakilan Inggris, Kuwait, dan Peru langsung merencanakan lawatan tersebut, termasuk kunjungan ke kamp pengungsi Rohingya di Coxs Bazar, Bangaldesh.

Hingga kini, hampir 700 ribu Rohingya mengungsi di Bangladesh untuk menghindari kekerasan militer Myanmar di Rakhine pasca bentrokan yang pecah pada Agustus lalu.

Bentrok terjadi setelah kelompok bersenjata yang menamakan diri Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan sebuah pangkalan militer di negara bagian itu.

Militer Myanmar kemudian melakukan operasi pembersihan. Namun, militer dilaporkan malah menyerang sipil Rohingya, bahkan membakar rumah-rumah mereka.

Kini, Myanmar mengklaim bahwa bentrokan di Rakhine sudah reda. Mereka pun menyepakati perjanjian pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh.

Namun, sampai saat ini proses pemulangan itu masih tersendat karena persyaratan yang terlalu rumit. Selain itu, para Rohingya juga enggan kembali ke Rakhine jika rumah mereka belum diperbaiki dan tidak ada jaminan keselamatan.